ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menegaskan bahwa pencairan dana hibah untuk partai politik tahun anggaran 2025 belum dapat dilakukan sebelum masing-masing partai menyelesaikan tindak lanjut atas temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan dana hibah tahun sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Anambas, Herry Fakhrizal, saat diwawancarai di Kantor Bupati, Kamis, 10 Juli 2025.
“Lebih kurang ada sebelas partai politik yang menerima hibah. Dana hibah ini dipertanggungjawabkan oleh masing-masing partai kepada pemerintah daerah, kemudian kami serahkan ke BPK untuk diperiksa. Besok, Jumat pagi, kami akan memanggil seluruh perwakilan partai politik untuk menyampaikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK,” jelas Herry Fakhrizal.
