ANAMBAS – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Adnan, membeberkan sejumlah persoalan mendasar yang diaspirasikan masyarakat dari berbagai desa, usai melaksanakan kegiatan reses.
Berdasarkan penuturannya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jum’at (2/1/2026), isu pendidikan, infrastruktur jalan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi keluhan utama yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut cepat dari pemerintah daerah.
Adnan memaparkan temuan dari sejumlah desa yang dikunjungi. Di Desa Air Putih, masalah utama adalah ketiadaan gedung permanen untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TK. Selama tiga hingga empat tahun terakhir, kegiatan belajar mengajar masih menumpang di gedung pertemuan. Kendala lahan disebutkan telah mulai diatasi dengan proses pengurusan surat hibah yang diharapkan tuntas pada 2026.
Desa Munjan, Dusun Pemotus, menghadapi masalah kepadatan hunian yang memprihatinkan, dimana rumah berukuran 5×6 meter dihuni hingga tiga Kepala Keluarga (KK). Selain itu, sejumlah lansia di daerah tersebut dilaporkan belum menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) padahal sangat membutuhkan.
Di Desa Kiabu, fasilitas pendidikan seperti ruang perpustakaan memerlukan renovasi. Masalah akses internet di sekolah-sekolah juga menjadi kendala, karena jaringan yang tersedia sangat terbatas dan minim.
Sementara itu, masyarakat Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, mendesak pembangunan Ruas Jalan Lingkar Bajau untuk menunjang perekonomian. Kendala utama adalah pembebasan satu bidang lahan yang belum disetujui pemiliknya, meski lahan lain telah sepakat. Aspirasi masyarakat adalah agar proyek ini dapat masuk dalam pembiayaan APBN mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Desa Serat menghadapi problematikanya sendiri, yaitu jalan desa selebar 1,5 meter yang baru terbangun 50%. Jalan ini vital sebagai akses alternatif mengantar anak sekolah saat cuaca buruk yang menghalangi transportasi laut. Pembangunan terhambat akibat keterbatasan Dana Desa.
Persoalan lain muncul dari Desa Batu Belah yang membutuhkan tenaga kesehatan, khususnya bidan atau perawat, karena saat ini belum ada yang bertugas di sana.
Menanggapi berbagai temuan ini, Adnan menegaskan bahwa Komisi III telah dan akan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti. “Kami mendorong ke dinas-dinas terkait, misal Dinkes untuk perawat, PU untuk jalan, Dinas Pendidikan untuk sekolah, Dinsos untuk bedah rumah dan bantuan lansia,” jelas Adnan.
Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah mungkin tidak dapat mengakomodir semua aspirasi sekaligus. Namun, ia menekankan pentingnya adanya progres yang berkelanjutan.
“Paling tidak ada progres setiap tahun, sehingga pembangunan bisa bertahap dan selesai dalam jangka menengah lima tahun, untuk hal-hal yang benar-benur urgent,” ujarnya.
Adnan juga menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah lebih tanggap dan cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemda, serta perlunya OPD turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih rill sebelum merancang program.
“Pesan kita ke masyarakat, harus bersabar dengan keadaan keuangan seperti ini. Mungkin belum bisa terakomodir semua, tapi kita minta ada progres,” pungkas Adnan, seraya berharap aspirasi yang telah disampaikan melalui reses ini dapat segera ditindaklanjuti. (KP).
Laporan : Azmi
Editor : Dhitto
