Arpandi menyebut kondisi sosial masyarakat kini kian rentan akibat ketidakpastian distribusi BBM. Dalam situasi seperti ini, kata dia, seharusnya pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bertindak cepat dan tegas dengan melakukan pemantauan serta evaluasi menyeluruh.
“Kami tidak serta-merta menggerakkan massa, tapi tentu kita punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Pemerintah harus hadir dan tegas. Jangan sampai masyarakat kehilangan kesabaran dan bertindak di luar kontrol,” ujarnya.
Menurutnya, jika kelangkaan disebabkan oleh cuaca buruk atau hambatan distribusi dari wilayah lain seperti Natuna, kondisi tersebut masih dapat dimaklumi. Namun yang terjadi di lapangan sering kali tidak jelas penyebabnya, BBM tiba-tiba langka tanpa alasan pasti.
“Inilah yang kami pertanyakan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Maka kami desak adanya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mata rantai distribusi BBM di Anambas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arpandi juga meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tidak tinggal diam. Sebagai lembaga resmi yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD diharapkan segera memanggil OPD terkait guna meminta pertanggungjawaban dan solusi konkret.
“Kami percaya DPRD memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Jangan biarkan masalah ini terus berlarut. Jika tidak ditindak, dampaknya akan luas dan bisa menimbulkan keresahan,” katanya menambahkan.
