Di bidang pembangunan manusia, Polri disebut telah membuka jalur rekrutmen khusus bagi penyandang disabilitas, memperkuat peran Polisi Wanita (Polwan) dalam jabatan strategis, serta melibatkan personel berlatar pendidikan pertanian untuk mendampingi masyarakat di sektor pangan.
Lebih lanjut, AKBP Raden Ricky Pratidiningrat menyinggung reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi melalui pembentukan desk khusus antikorupsi, antinarkoba, antijudi online, serta desk ketenagakerjaan. Ia menyatakan bahwa Polri membuka ruang kritik dan evaluasi dari publik sebagai bagian dari komitmen memperbaiki pelayanan.
“Jika ada kekurangan, kritik dan ingatkan kami. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki diri. ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan sekadar slogan,” tegasnya.
