JAKARTA (KP) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri mematuhi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK ihwal jabatannya saat ini.
Diketahui, selain sebagai Ketua KPK, Firli pun menjabat Analis Kebijakan Badan Pemelihara Keamanan Polri.
Menurut Ma’ruf, perlu dilihat apakah Undang-undang KPK membolehkan atau tidak Firli rangkap jabatan di Polri.
“Ya kita liat dulu apa jabatannya itu jabatan seperti apa sih. Apa jabatan yang tidak boleh dirangkap. Kita lihat posisi seperti apa itu. Kalau tidak salah analis ya, analis itu struktural atau enggak. Kita liat nanti. Ya sesuai undang-undang (KPK) saja dilihat,” ujar Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Diketahui dalam poin (i) Pasal 29 Undang-undang KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK dan poin (j) mengatur bahwa tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK.
Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono pun menegaskan, Firli harus melepas jabatannya di Polri.
Menurut dia, hal ini sudah diatur secara tegas dalam ketentuan Undang-undang KPK.
Dini mengatakan, anggota dewan pengawas yang memiliki jabatan lain sebelum resmi dilantik harus mengundurkan diri.
Dewas KPK yang memiliki jabatan lain yakni Tumpak H Panggabean sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Albertina Ho sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang, NTT, kemudian Harjono sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Syamsuddin Haris sebagai peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
“Pasal 29 UU KPK jelas menyatakan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Jadi harus nonaktif dari jabatan lain selama menjabat sebagai Pimpinan KPK,” kata Dini saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2019).
Di sisi lain, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, Firli Bahuri tidak harus melepas jabatannya di Polri.
“Enggaklah (tak harus mundur dari kepolisian), itu kan semuanya ada aturannya,” ujar Argo kepada Kompas.com di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Terkait dengan adanya desakan dari Istana Kepresidenan agae Firli mundur dari jabatan kepolisian, pihaknya menyebut Firli tetap masih menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Firli menjadi analisis kebijakan Baharkam Polri.
“Masih jadi polisi, masih,” katanya.
Sumber: KOMPAS.COM/Krisiandi
