Struktur anggaran negara bukan sekadar daftar angka, melainkan potret identitas nasional. Di dalamnya tersimpan jawaban atas pertanyaan fundamental apakah Indonesia benar-benar memandang dirinya sebagai negara kepulauan atau hanya sebagai jaringan kota besar yang terhubung oleh jalur darat dan udara? Prioritas belanja negara menjadi cermin yang mengungkapkan orientasi politik, visi pembangunan, dan bentuk hegemoni yang mengakar.
SETIAP rupiah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pernyataan politik. Pilihan membangun jalan tol di Jawa lebih cepat daripada dermaga di pulau terluar, atau memprioritaskan bandara di kota besar ketimbang jalur pelayaran antar-pulau, bukanlah keputusan teknis semata. Ia adalah keputusan ideologis yang mencerminkan wajah bangsa di mata sendiri.
Antonio Gramsci mengajarkan bahwa hegemoni tidak hanya bekerja melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui dominasi budaya yang dibungkus dalam konsensus. Dalam konteks Indonesia, struktur anggaran yang terpusat di wilayah metropolitan menciptakan konsensus semu bahwa pembangunan kota besar adalah “jalan kemajuan” yang alamiah. Padahal, itu menyingkirkan kesadaran bahwa negara ini lahir dari ribuan pulau dengan keragaman geografis yang ekstrem.
Ketika pusat-pusat metropolitan menjadi episentrum investasi infrastruktur, daerah kepulauan terpencil terjebak dalam siklus keterisolasian. Anggaran untuk transportasi laut, jaringan logistik antar-pulau, dan pelayanan publik di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih jauh tertinggal. Ironisnya, narasi tentang “Negara Maritim” atau “Poros Maritim Dunia” kerap mengisi pidato kenegaraan, sementara pos anggaran yang mendukungnya sering kali hanya secuil dari total belanja negara.
Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara identitas yang diaku di panggung internasional dan identitas yang dihidupi melalui kebijakan anggaran. Jika cermin yang kita gunakan adalah anggaran, maka yang terlihat bukanlah wajah negara kepulauan, melainkan siluet negara metropolitan yang sibuk mempercantik pusat kota dan memoles infrastruktur darat, sembari membiarkan pulau-pulau kecil menua dalam kesepian.
Mengubah hal ini membutuhkan keberanian politik untuk merombak orientasi anggaran, menggeser prioritas dari logika pertumbuhan pusat menuju logika pemerataan wilayah. Jika tidak APBN akan terus menjadi cermin yang memantulkan gambaran sempit tentang Indonesia, negara besar yang melupakan lautnya sendiri.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
