“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia guna membahas kondisi kemampuan keuangan daerah serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN). Pertemuan berlangsung di Direktorat Keuangan Daerah, Jakarta, Senin (20/7/2026).”
Bupati Kepulauan Anambas memimpin langsung audiensi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, S.STP., M.Si., untuk membahas kondisi kemampuan keuangan daerah serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN).
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Direktorat Keuangan Daerah, Jakarta, Senin (20/7/2026), mulai pukul 09.00 WIB.
Pertemuan tersebut membahas kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam audiensi tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas diterima langsung oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, S.STP., M.Si.
Selain Bupati Kepulauan Anambas, audiensi turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispuspida), serta Kepala Subbidang Anggaran.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap memperoleh solusi dan dukungan dari pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan kemampuan fiskal daerah, khususnya terkait pemenuhan belanja pegawai ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Audiensi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, efektif, dan berkelanjutan.
Laporan: Azmi
