“Musyawarah Besar II Alumni Yogyakarta asal Kepulauan Riau di Tanjungpinang menjadi langkah strategis memperluas jaringan hingga ke seluruh daerah.”
TANJUNGPINANG – Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kepulauan Riau sekaligus Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang, menegaskan bahwa Musyawarah Besar II Alumni Yogyakarta asal Kepri di Tanjungpinang menjadi momentum penting dalam memperkuat jaringan organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Kegiatan Halal Bihalal dan Musyawarah Besar II Tahun 2026 Keluarga Alumni Yogyakarta asal Kepulauan Riau digelar di Gedung Muhammadiyah BT 8 Atas, Kota Tanjungpinang, pada pukul 12.30 WIB. Acara berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan antar alumni.
Sejumlah tokoh daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, serta dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, Sardison.
Bambang menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan forum strategis untuk memperkuat struktur organisasi alumni di wilayah Kepulauan Riau.
“Acara ini digelar untuk mempererat pondasi organisasi dan semangat kekeluargaan alumni Jogja, sekaligus memperluas jaringan dengan pembentukan cabang di setiap kabupaten atau kota di Kepri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, calon Ketua periode 2026-2029, Ika Hasila, M.Si., turut menyampaikan sambutan. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh alumni yang telah hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia juga menyampaikan komitmennya apabila diberikan amanah untuk memimpin organisasi ke depan.
“Bila saya diberikan amanah untuk maju ke depan, bismillah saya akan membawa organisasi ini menjadi lebih baik lagi di periode berikutnya. Kami ingin terus memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, membantu adik-adik alumni yang baru lulus dari Jogja, serta menghadirkan manfaat dan keberkahan ke depannya,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran alumni sebagai mitra strategis pemerintah daerah serta memperluas kontribusi dalam pembangunan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
Selain itu, forum Musyawarah Besar II ini juga menjadi langkah awal dalam pembentukan kepengurusan baru yang lebih solid dan adaptif terhadap tantangan ke depan. (KP).
Laporan: Novita
