Di atas kertas, APBN menjamin hak pendidikan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial atau geografis. Namun kenyataannya, aliran dana negara dalam sektor pendidikan justru memperdalam jurang antara si miskin dan si kaya. Ketika belanja pendidikan negara didistribusikan secara tidak adil, sistem pendidikan berubah menjadi cermin dari ketimpangan kelas sosial yang semakin terstruktur.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama negara dalam mengatur distribusi keadilan sosial, termasuk dalam sektor pendidikan. Namun dalam praktiknya, pola distribusi anggaran sering kali mereproduksi ketimpangan yang justru hendak dikoreksi. Di bidang pendidikan, ketimpangan fiskal antara kelompok sosial atas dan bawah tercermin dari akses, kualitas, dan daya dukung institusi pendidikan yang tidak seimbang.
Sekolah-sekolah di wilayah pusat kota, terutama yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi tinggi, memperoleh manfaat berlapis dari APBN maupun sumber dana tambahan. Mereka memiliki akses terhadap program prioritas nasional, pelatihan guru berkualitas, dan infrastruktur digital. Bahkan tidak jarang sekolah-sekolah tersebut bertransformasi menjadi pusat inovasi pendidikan dengan sumber daya yang berlimpah.
Sebaliknya, sekolah-sekolah di wilayah kelas bawah baik secara geografis maupun sosial sering kali hanya bergantung pada Dana Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya terbatas. Sekolah di desa, wilayah perbatasan, dan kantong kemiskinan perkotaan menjalankan fungsi pendidikan dalam kondisi darurat, ruang kelas rusak, guru honorer dengan upah rendah, serta sarana belajar yang jauh dari memadai.
Fenomena ini menunjukkan adanya class-based fiscal disparity, yakni ketimpangan fiskal yang mengikuti garis kelas sosial. Semakin tinggi posisi sosial suatu wilayah atau komunitas, semakin besar kemungkinan mereka memperoleh alokasi anggaran pendidikan yang lebih baik, baik melalui mekanisme resmi maupun informal. Hal ini semakin memperdalam kesenjangan, karena siswa dari kelompok bawah terhalang untuk mengejar mobilitas sosial melalui pendidikan.
