Lebih dari itu, transparansi dan partisipasi publik perlu diperkuat. Masyarakat harus dapat mengetahui dengan jelas berapa anggaran yang diterima sekolah di berbagai kelas sosial dan bagaimana dana tersebut digunakan. Pendekatan ini akan mendorong akuntabilitas sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.
Negara juga perlu membangun sistem insentif fiskal yang mampu memperkuat lembaga pendidikan di wilayah bawah. Bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari fleksibilitas penggunaan anggaran, agar sekolah dapat merespons kebutuhan spesifik komunitas mereka. Dalam banyak kasus, masalah pendidikan bukan terletak pada kekurangan dana semata, tetapi pada ketidakmampuan sistem fiskal menjawab keragaman konteks sosial.
Jika ketimpangan ini tidak segera ditangani, dunia pendidikan akan semakin menjadi alat reproduksi kelas sosial. Anak-anak dari keluarga mapan akan terus melaju dengan dukungan sistemik, sementara anak-anak dari keluarga miskin terjebak dalam sekolah yang miskin pula. Maka APBN, alih-alih menjadi instrumen pemerataan, justru memperkuat eksklusi sosial dalam bentuk paling senyap, pendidikan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
