Disusun oleh : Nanda Dewi Anggraeni
Email : nandadewi103@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang
Kebijakan pemerintah baru-baru ini menimbulkan polemik yang terus berlanjut di kalangan masyarakat. Kebijakan mengenai kenaikan harga BBM mendapat kritikan yang keras di masyarakat. Pemerintah berdalih bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM dikarenakan penggunaan BBM bersubsidi yang dianggap salah sasaran.
Penggunaan BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah diduga banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke atas yang mana mereka mampu dan memiliki pendapat yang cukup besar.
Pemerintah merespon hal ini dan mengambil jalan pintas untuk menaikkan harga BBM. Namun, langkah pemerintah yang diambil sebagai solusi dari penggunaan BBM bersubsidi yang salah sasaran menyebabkan masyarakat kurang mampu semakinelarat dengan kenaikan harga BBM. Pemerintah mungkin tidak merasa hal tersebut memberatkan, namun rakyat kecil sangat memperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Penyaluran harga BBM yang salah sasaran sebenarnya merupakan kesalahan fatal dari pemerintah dalam pengelolaan BBM dan sistem pengawasan pemerintah yang kurang ketat sehingga menyebabkan fenomena penyaluran BBM menjadi salah sasaran. Tetapi yang menjadi titik permasalahan adalah langkah yang diambil pemerintah terlalu memberatkan masyarakat terutama masyarakat kecil yang mana BBM yang menjadi kebutuhan pokok bagi mereka untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang harganya melambung tinggi sehingga mereka pikir dua kali untuk dapat mencukupi kehidupan mereka.
Kesalahan pemerintah dalam sistem pengawasan BBM subsidi harusnya langkah yang diambil bukanlah memberatkan pada masyarakat. Kebijakan pemerintah ini dianggap tidak tepat dan menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat, bahkan mahasiswa buka suara untuk dapat menyampaikan aspirasi dan penolakan untuk kebijakan kenaikan harga BBM.
Dikabarkan APBN negara mengeluarkan anggaran lima ratusan triliun untuk BBM. Awalnya APBN hanya mengeluarkam anggaran ratusan triliiun untuk BBM. Subsidi energi naik tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun di tahun 2022. Hal ini menyebabkan anggaran negara mengalami pembengkakan. Anggaran ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun mendatang. Permasalahan ini menjadi pembicaraan hangat di Indonesia. Banyak para pengamat hukum, jurnalis, dan mahasiswa yang sampai sekarang ini masih melakukan demo unjuk rasa untuk menyampaikan suara rakyat yang keberatan akan kenaikan harga BBM.
Permasalahan BBm ini adalah suatu hal yang rumit dan kompleks. Presiden Jokowi angkat bicara bahwa penggunaan BBM bersubsidi lebih dari 70% dinikmati oleh kalangan yang mampu secara finansial dan memiliki mobil pribadi. BBM subsidi memang seharusnya dialokasikan kepada sasaran yang tepat dan yang membutuhkan. Topik mengenai harga BBM merupakan suatu hal yang sensitif, jika dimisalkan kenaikan harga BBM seribu rupiah saja sudah sangat berpengaruh terhadap puluhan juta orang di Indonesia.
Isu mengenai BBM ini adalah isu yang terus berulang dari pemerintahan-pemerintahan terdahulu dan argumen yang tercipta sama kuatnya baik argumen pro maupun argumen kontra. Hal ini menyebabkan sulit dicarinya pembenaran titik terang, apakah harus setuju dengan kebijakan ini atau menolak kebijakan ini dengan argumen yang bisa kita berikan. Jika kita melihat lagi dengan kacamata dunia, di seluruh dunia memang sudah kita ketahui bahwa harga bahan bakar sudah mengalami kenaikan. Termasuk negara yang mana kita ketahui negara itu merupakan produsen utama dan pengekspor minyak dunia, mereka sudah menaikkan harga BBM.
Rakyat Indonesia perlu tahu dan mengingat lagi bahwa Indonesia sekarag ini bukanlah pengekspor minyak lagi. Menilik beberapa tahun ke belakang dimana sejak tahun 2008 Indonesia telah menjadi importir. Sekarang ini Indonesia hanya dapat memproduksi minyak sebanyak 600 ribu barrel per hari dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak produksi minyak di Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia sendiri, sehingga Indonesia melakukan impor minyak sebanyak 1,6 juta barrel per hari.
Disamping itu kita harus menyadari bahwa kenikan harga BBM memang seharusnya harus dilakukan karena kita impor yang mendatangkan minyak dari produsen sehingga harganya harus mengikuti harga pasar.
Permasalahan yang terjadi sekarang ini tidak hanya mengenai harga pasaran minyak dunia yang mengalami kenaikan, tapi juga mengenai skema kebijakan pemerintah dalam penyaluran BBM kepada masyarakat. Kebijakan mengenai subsidi dan bantuan atau BLT yang dijanjikan pemerintah, jika dihitung kasarannya hanya mampu mencukupi atau membantu kebutuhan masyarakat selama empat bulan, sedangkan inflasi yang terjadi, rentetan harga bahan baku yang ikut melambung tinggi akibat naiknya harga BBM. Ini tidak membantu masyarakat secara maksimal karena masyarakat ekonomi ke bawah tetap akan semakin melarat dengan adanya kebijakan ini.
Kenaikan harga BBM juga menimbulkan dampak terhadap pencaharian nelayan di bagian pesisir Indonesia, dimana solar merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan mereka untuk pergi melaut mencari ikat untuk dijual. Namun dengan kenaikan harga BBM, pencaharian mereka terhambat. Pendapatan yang didapatkan oleh nelayan dari melaut tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan untuk pergi melaut.
Tentu hal ini hanya menimbulkan rugi, sehingga sekarang ini banyak sekali nelayan yang berhenti melaut karena harga BBM yang melambung tinggi. Ini hanya contoh kecil dari seperkian juta rakyat Indonesia yang berjuan memenuhi kebutuhan hidup di era inflasi yang sangat membebani kalangan bawah. Subsidi yang diberikan pemerintah tidak memperbaiki keadaan yang cukup rumit di kalangan masyarakat kecil.
Bahkan jika pun ada, penyediaan jumlah BBM yang disediakan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehingga tetap saja masyarakat kecil yang membutuhkan BBM akan membeli BBM dengan harga yang tinggi.
Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan penduduk paling banyak di dunia, dengan banyaknya mobilitas penduduk di Indonesia menimbulkan banyaknya rakyat yang menggunakan kendaraan dalam setiap kegiatan aktivitasnya, agar kendaraan yang di naiki dapat berjalan tentunya memerlukan yang namanya Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai bahan bakar kendaraan seperti mobil dan sepeda motor.
Banyaknya kendaraan di negara ini mengakibatkan besarnya akan permintaan Bahan Bakar Minyak. Kenaikan harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini, mulai masa presiden Soeharto sampai presiden Joko Widodo BBM terus merangkak naik, hanya Pesiden Habibie yang tidak menaikkan BBM namun malah menurunkannya sebesar Rp 200 per liter.
Penetapan BBM Pertalite sebagai subsidi selayaknya Premium akan memberikan keringanan kepada masyarakat karena harganya lebih merakyat akan tetapi layaknya BBM subsidi sebelumnya premium yang sulit diperoleh akan membebani masyrakat karena BBM subsidi akan beresiko langka dan sering menghilang dari pasaran layaknya BBM Premium. Meningkatnya harga Bahan Bakar Mesin (BBM) tentunya akan sangat membuat masyarakat menjadi resah dan menaiknya harga BBM akan berdampak kepada semua sektor harga dan usaha seperti sektor sandang,pangan dan ada kemungkinan akanmenyebabkan Inflasi kedepannya.
Dibalik adanya pro dan kontra dalam kenaikan harga bahan bakar minyak, kita seharusnya juga sadar akan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin lama semakin menipiskan persediaan minyak bumi di dunia ini. Terdapat aturan yang mengatur mengenai kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup.
Sehingga diperlukan kebijakan dan atau program pembangunan yang senantiasa memperhatikan konservasi terhadap lingkungan hidup untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di akhir tahun, bersamaan dengan periode inflasi yang tinggi. Karena itu, lonjakan inflasi pasca kenaikan BBM pun akan sulit dibendung.
Adapun dampak kenaikan harga BBM yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif di Negara Indonesia, yaitu : dampak positifnya adalah Pertama; masyarakat akan beralih ke BBM non-subsidi (pertamax), Kedua; masyakarat akan beralih ke transportasi publik, Ketiga; berkurangnya pencemaran udara, Keempat; pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Dampak negatifnya adalah Pertama; meningkatnya jumlah pengangguran yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, Kedua; naiknya harga barang dan jasa, Ketiga; terjadinya inflasi terhadap perekonomian Indonesia.
Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas yang memegang peranan vital dalam semua aktivitas ekonomi. Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan-perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi.
Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha mananamkan dana pada investasi yang efisien dan aman. Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi.
Perubahan aspek reformasi yang paling dominan adalah pada aspek pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut.
Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. Selain itu, tuntutan atas perubahan organisasi publik baik secara individu ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi.
Kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauhmana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif/tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja. (*).
