“Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, untuk membahas penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kemandirian fiskal, serta percepatan pembangunan daerah perbatasan.”
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, S.H., M.M., melakukan audiensi dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat.
Hal itu diwujudkan melalui audiensi antara Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, bersama Sekretaris Daerah Sahtiar, S.H., M.M., dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan sejumlah arahan strategis mengenai pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, penguatan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan menjadi fokus utama pembahasan.
Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan hasil analisis yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah dengan proporsi kebutuhan belanja pegawai yang cukup tinggi, sebagaimana dialami sejumlah daerah lain di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas berbagai alternatif solusi terhadap kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai.
Beberapa opsi yang akan dikaji meliputi kemungkinan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) maupun bentuk dukungan kebijakan fiskal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas tata kelola pemerintahan dan penguatan fiskal, Bupati Aneng juga memaparkan berbagai potensi strategis Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan terdepan Indonesia yang memiliki sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari bertaraf internasional.
Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung melalui sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Bupati Aneng turut mengundang Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kehadiran Wakil Menteri diharapkan menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas perhatian dan arahan yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Ia menilai berbagai masukan tersebut akan menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mempercepat pembangunan daerah.
“Kemandirian fiskal bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen menghadirkan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap hasil yang dihimpun nantinya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan kesejahteraan.
Arahan dan perhatian dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri menjadi energi bagi kami untuk terus bergerak lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan memastikan Anambas tumbuh sebagai daerah yang mandiri, maju, dan berdaya saing,” tutup Aneng. (KP).
Laporan: Azmi
