“Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Sri Panglima), Bujang Sudirman, mempertanyakan sulitnya akses untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Ia berharap pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih mudah agar persoalan dan aspirasi pedagang dapat disampaikan serta dibahas secara langsung.”
Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima (Sri Panglima), Bujang Sudirman, menyoroti sulitnya bertemu langsung dengan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, ketika hendak menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan pedagang. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan pengalamannya ketika berkomunikasi dengan bupati-bupati Natuna sebelumnya.
NATUNA – Bujang menyampaikan hal itu kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di kawasan Pantai Piwang, Natuna, Minggu (30/8/2026). Ia mengatakan, sebagai Ketua Sri Panglima, dirinya selama ini tidak pernah mengalami kesulitan serupa untuk bertemu kepala daerah terdahulu.
Bujang mengatakan, persoalan sulitnya akses komunikasi dengan Bupati Natuna sebelumnya telah diberitakan. Namun, setelah pemberitaan tersebut dimuat, ia mengaku belum mendapatkan respons langsung dari Cen Sui Lan.
“Tidak ada. Dia orangnya cuek. Enggak ada gunanya respons dengan pedagang ini. Untuk apa? Karena enggak ada kepentingan mereka di situ,” ujar Bujang.
Menurutnya, persoalan tersebut penting disampaikan karena pedagang membutuhkan ruang komunikasi langsung dengan pemerintah. Ia berharap pemberitaan mengenai persoalan tersebut dapat menjadi teguran bagi pemerintah agar lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat.
Bujang kemudian membandingkan pengalamannya dengan bupati-bupati Natuna sebelumnya. Ia mengaku tidak pernah mengalami kondisi ketika dirinya harus melalui prosedur yang menurutnya lebih sulit untuk dapat bertemu kepala daerah.
“Dari bupati-bupati sebelumnya, saya tidak pernah menjumpai yang pakai protokoler. Ketua Sri Panglima tidak pernah jumpa bupati pakai protokoler. Hari ini saya mau jumpa Cen harus pakai protokoler. Kan hebat itu,” katanya.
Meski menyampaikan kritik, Bujang menegaskan dirinya bukan bermaksud menekan atau menyalahkan pemerintah daerah secara keseluruhan. Ia justru meminta agar persoalan yang disampaikan pedagang dapat dipandang sebagai masukan dari masyarakat.
Menurutnya, pemerintah memiliki fungsi untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari para pedagang yang menjalankan aktivitas usaha dan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan.
“Kita sama-sama menjaga. Artinya, kita tidak memfokuskan pemberitaan untuk menekan seseorang, tetapi berimbang,” ujarnya.
Bujang Akui Pernah Beri Dukungan Besar
Dalam keterangannya, Bujang juga mengingatkan bahwa dirinya pernah memberikan dukungan besar kepada Cen Sui Lan.
“Dan saya 85 persen ikut mendukung Cen di sini. Kepala saya gadaikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menggambarkan bahwa kritik yang ia sampaikan saat ini tidak semata-mata didasari sikap berseberangan dengan kepala daerah. Bagi Bujang, persoalan utamanya adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih terbuka.
Ia menilai, akses komunikasi menjadi penting karena persoalan pedagang tidak seluruhnya dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan di atas kertas. Menurutnya, kondisi di lapangan perlu didengar secara langsung agar pemerintah dapat memahami kebutuhan pelaku usaha.
Apresiasi Terhadap DLH
Di tengah sorotannya terhadap sulitnya komunikasi dengan Bupati Natuna, Bujang justru memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Natuna.
Ia menilai DLH saat ini menunjukkan kepedulian dan toleransi terhadap pedagang yang beraktivitas di kawasan Pantai Piwang. Menurutnya, hubungan tersebut dapat menjadi contoh bahwa komunikasi antara pemerintah dan pedagang bisa dibangun melalui kerja sama.
“Saya terima kasih dengan DLH hari ini. Besar kepedulian dan toleransinya kepada kita pedagang ini. Sekarang kuat partisipasinya dan kita pun dengan dia curah juga,” katanya.
Bujang mengatakan, pedagang juga bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan bersama pemerintah, termasuk gotong royong untuk menjaga kawasan tempat mereka berjualan.
“Bang Ujang, besok kita mau gotong royong. Kita bantu gotong royong semua. Di situlah mereka merasa terbantu. Support juga,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi dua arah seperti itu dapat menciptakan penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak.
“Ya, harus inilah komunikasi. Win-win solution,” tambahnya.
Soroti Kebijakan dan Anggaran Dinas
Selain persoalan komunikasi, Bujang turut menyinggung pola penggunaan anggaran oleh organisasi perangkat daerah. Ia berpandangan bahwa anggaran pemerintah harus digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Dinas itu tugasnya kan menghabiskan uang negara, anggaran. Supaya tahun depan bila perlu nambah anggarannya. Kalau enggak habis, kan kembali ke negara,” katanya.
Namun, ia menilai persoalan yang lebih penting bagi pedagang bukan sekadar besarnya anggaran yang tersedia, melainkan bagaimana kebijakan pemerintah memberikan keadilan kepada pelaku usaha yang memiliki legalitas.
“Yang jelas kami secara pedagang, pelaku UMKM Natuna yang punya legalitas jelas, tidak juga menekan pemerintah bahwa pemerintah tidak peduli. Tidak. Sejauh ini pemerintah ada kepedulian,” ujarnya.
“Yang terpenting bagi kami pedagang UMKM yang punya legalitas jelas adalah keadilan kebijakan,” sambungnya.
Bujang berharap pemerintah dapat melihat persoalan pedagang secara lebih menyeluruh, termasuk membuka komunikasi langsung dengan kelompok masyarakat yang terdampak kebijakan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan membantu pemerintah mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan sekaligus memberikan ruang kepada pedagang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Bagi Bujang, persoalan utama yang ingin disampaikan bukan sekadar mengenai prosedur untuk bertemu kepala daerah, melainkan bagaimana masyarakat, khususnya pedagang, dapat memiliki akses komunikasi yang wajar kepada Bupati Natuna ketika membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan dan aspirasi.
Laporan: Dini
