“Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Natuna-Anambas, Marzuki, SH, menilai kondisi ekonomi masyarakat Natuna, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), saat ini cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti roda usaha yang berputar, namun tak lagi melaju ke depan.”
NATUNA – Sorotan terhadap kondisi UMKM dan ekonomi Natuna terus menguat seperti gelombang yang kian membesar di ruang publik. Kali ini datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Kepri, Marzuki, SH, menyampaikan pandangannya terkait kondisi riil ekonomi masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong sektor UMKM.
“Kalau melihat kondisi UMKM di Natuna, umumnya memang masih jalan di tempat atau bisa dibilang sedikit menurun dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Marzuki dalam wawancara melalui pesan WhatsApp, Senin (23/3/2026) menggambarkan geliat usaha yang belum kembali menemukan ritme pertumbuhannya.
Ia juga menyinggung kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai mengalami perlambatan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dilihat dari satu sektor saja, melainkan dipengaruhi berbagai factor seperti rangkaian mata rantai ekonomi yang saling terhubung satu sama lain.
“Kalau melihat data pertumbuhan ekonomi di Kepri secara keseluruhan, Natuna agak memprihatinkan karena melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi ini tidak bisa serta-merta menyalahkan satu sektor saja,” jelasnya menunjukkan adanya dinamika yang lebih kompleks di balik angka pertumbuhan.
Terkait komitmen Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam memperkuat UMKM, Marzuki yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Kepri menilai secara kebijakan sudah terlihat melalui alokasi anggaran dalam APBD seperti arah yang telah ditentukan di atas kertas. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara detail realisasi program tersebut di lapangan.
“Komitmen beliau jelas terlihat dari anggaran yang diplot dalam APBD untuk membantu ekonomi UMKM. Tapi saya tidak terlalu tahu berapa sebenarnya pinjaman modal tanpa bunga yang sudah digelontorkan,” ungkapnya menyiratkan adanya jarak antara perencanaan dan pelaksanaan.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penguatan UMKM, tidak hanya sebatas modal karena usaha kecil tidak hanya membutuhkan bahan bakar, tetapi juga arah dan pendampingan.
Menurutnya, pelaku UMKM di Natuna membutuhkan sentuhan yang lebih profesional, mulai dari kemasan produk, sertifikasi halal, hingga pendaftaran BPOM sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing di pasar yang semakin ketat.
“UMKM itu butuh pendampingan. Mulai dari kemasan, sertifikat halal, sampai BPOM. Ini peran pemerintah daerah, terutama dinas terkait, sangat penting,” tegasnya menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai penguat ekosistem usaha.
Selain itu, aspek pemasaran juga menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi seperti produk yang ada, namun belum sepenuhnya menemukan jalannya ke pasar yang lebih luas.
“UMKM juga butuh pemasaran yang stabil. Ini tidak mudah kalau tidak dibantu oleh pemerintah,” tambahnya menggambarkan kebutuhan akan jembatan antara produk dan konsumen.
Terkait keterbatasan anggaran pembinaan UMKM, Marzuki menilai hal tersebut memang menjadi kendala, namun pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan terobosan seperti celah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi baru.
“Pemkab bisa menjalin kerja sama dengan BUMN atau pihak swasta melalui CSR untuk membantu UMKM,” ujarnya sebagai alternatif untuk memperkuat dukungan di tengah keterbatasan anggaran.
Ia juga menilai program pembiayaan melalui perbankan merupakan langkah yang baik, namun tetap memerlukan pengawasan dan mekanisme yang tepat agar benar-benar tepat sasaran agar bantuan yang diberikan tidak sekadar mengalir, tetapi juga berdampak nyata.
“Program ini bagus, tapi biasanya tetap perlu rekomendasi dari dinas teknis,” katanya menunjukkan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan program.
Di akhir, Marzuki memberikan catatan penting kepada pemerintah daerah agar lebih fokus pada realisasi visi dan misi yang telah disampaikan kepada masyarakat agar arah pembangunan tetap sejalan dengan harapan publik.
“Dengan keterbatasan anggaran, sebaiknya pemerintah fokus pada visi dan misi. Keberhasilan kepala daerah itu dilihat dari seberapa besar visi misi terakomodir dalam APBD,” tutupnya sebagai tolok ukur antara janji dan pelaksanaan.
Sebelumnya, redaksi Koran Perbatasan telah menghimpun keterangan dari 9 narasumber utama, terdiri dari 7 pelaku UMKM, 1 pengamat kebijakan, dan 1 pejabat Disperindagkopum sebagai upaya merangkai gambaran utuh dari berbagai sudut pandang.
Selain itu, redaksi juga memperkuat pemberitaan dengan pernyataan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Natuna, Indra Joni, serta Eriksubandi, Team Leader Pembiayaan Produktif Bank Riau Kepri Syariah Cabang Ranai untuk memperkaya perspektif terkait kondisi ketenagakerjaan dan pembiayaan usaha.
Mayoritas pelaku UMKM mengeluhkan penurunan omzet, tingginya biaya distribusi, dan lemahnya daya beli masyarakat menjadi gambaran nyata tekanan yang dirasakan di tingkat bawah. Sementara itu, pengamat kebijakan menilai adanya kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, pihak Disperindagkopum mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di Natuna membuat upaya pembinaan belum berjalan seoptimal yang diharapkan. Dengan adanya sorotan dari legislatif dan keluhan dari pelaku usaha di lapangan, perhatian terhadap sektor UMKM di Natuna semakin menguat.
Redaksi Koran Perbatasan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan, baik melalui pesan langsung maupun permohonan wawancara resmi sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan informasi. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan ataupun penjelasan yang diberikan terkait sejumlah isu yang berkembang.
Publik kini menunggu langkah konkret dan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Natuna, khususnya Bupati Cen Sui Lan seperti menanti arah yang lebih pasti di tengah situasi yang belum sepenuhnya jelas, terkait arah kebijakan dan upaya nyata dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan keluh kesah yang disampaikan pelaku UMKM. (KP).
Laporan: Red
