“Pemerintah Desa Kelanga memperkuat intervensi gizi berbasis Posyandu guna mencegah dan menekan angka stunting.”
NATUNA — Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami Arip, mengungkapkan Pemerintah Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, terus memperkuat berbagai program intervensi gizi berbasis Posyandu sebagai langkah strategis untuk mencegah serta menekan angka stunting.
Menurut Abdul Sami, pemerintah desa dalam beberapa tahun terakhir telah mengintensifkan berbagai upaya penanganan stunting melalui penguatan peran kader Posyandu di tingkat masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan insentif kepada kader Posyandu agar mereka dapat lebih aktif menggerakkan masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki bayi dan balita untuk mengikuti kegiatan pemantauan kesehatan secara rutin.
Abdul Sami menjelaskan, pemerintah desa menetapkan setiap tanggal 15 sebagai jadwal rutin bagi para orang tua untuk membawa anak balitanya ke Posyandu guna dilakukan penimbangan berat badan serta pemantauan pertumbuhan. Pemantauan tersebut dinilai penting karena menjadi bagian dari sistem deteksi dini terhadap potensi stunting pada anak.
“Apabila seluruh balita hadir secara rutin di Posyandu, kemungkinan munculnya kasus stunting dapat ditekan. Melalui penimbangan dan pemantauan pertumbuhan, kondisi anak dapat diketahui lebih cepat,” jelas Abdul Sami kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin, 16 Maret 2026.
Selain pemantauan pertumbuhan, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) sebagai bentuk intervensi gizi bagi kelompok rentan. Program tersebut menyasar ibu hamil, bayi, serta balita yang terindikasi mengalami gangguan pertumbuhan.
Kata Abdul Sami, intervensi gizi tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita, atau dikenal dengan pendekatan periode 1000 hari pertama kehidupan.
“Penekanan stunting dimulai sejak masa ibu hamil. Dari masa itu sudah dilakukan pembinaan dan pencegahan, termasuk melalui penyuluhan kepada ibu-ibu yang memiliki balita melalui kegiatan Posyandu,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah desa, jumlah anak yang terindikasi stunting di Desa Kelanga sejak Desember 2025 hingga saat ini tercatat sekitar 12 orang. Namun demikian, Abdul Sami menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak seluruhnya berkaitan dengan kasus gizi buruk.
Lanjut Abdul Sami menerangkan, sebagian besar kasus yang ditemukan lebih berkaitan dengan ketidakseimbangan antara tinggi badan dan usia anak, atau berat badan yang tidak proporsional terhadap tinggi badan.
“Stunting tidak selalu berarti gizi buruk. Banyak kasus di mana berat badan anak tidak seimbang dengan tinggi badan atau usianya. Misalnya usia anak sudah lima tahun tetapi tinggi badannya belum sesuai standar pertumbuhan,” terangnya.
Untuk memastikan efektivitas program penanganan stunting, pemerintah desa secara berkala melakukan evaluasi melalui forum koordinasi yang dikenal sebagai rembuk stunting. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan satu hingga dua kali dalam setahun sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan selanjutnya. Di tingkat operasional, pemantauan tetap dilakukan secara rutin setiap bulan melalui kegiatan Posyandu di lingkungan masyarakat.
Selain intervensi kesehatan dan gizi, pemerintah desa juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pola pengasuhan anak. Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang pola makan, perawatan kesehatan, serta peran orang tua dalam mendukung tumbuh kembang balita.
Namun demikian, Abdul Sami mengakui masih terdapat kendala dalam pelaksanaan edukasi tersebut, terutama dalam keterlibatan kedua orang tua dalam kegiatan penyuluhan.
“Kami sering mengundang pasangan suami istri dalam kegiatan penyuluhan. Namun yang hadir biasanya hanya ibu, padahal pemahaman mengenai pengasuhan anak seharusnya dimiliki oleh kedua orang tua,” ungkapnya.
Dalam mendukung kegiatan penanganan stunting, pemerintah desa juga menyalurkan bantuan paket makanan tambahan kepada keluarga yang memiliki anak terindikasi stunting. Program tersebut dilaksanakan melalui kader Posyandu yang bertugas langsung di lapangan.
Adapun total anggaran yang dialokasikan Pemerintah Desa Kelanga untuk kegiatan kesehatan berbasis Posyandu pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar Rp103 juta. Anggaran tersebut mencakup insentif kader Posyandu, penyediaan makanan tambahan, serta pengadaan alat tulis kantor dan perlengkapan operasional lainnya.
Meski demikian, pemerintah desa berharap adanya dukungan lebih besar dari pemerintah kabupaten dalam upaya penanganan stunting di tingkat desa. Abdul Sami menilai selama ini sebagian besar program dan pembiayaan penanganan stunting masih bertumpu pada dana desa.
“Kami berharap pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dapat lebih memperhatikan desa. Selama ini sebagian besar pembiayaan program stunting berasal dari desa,” pungkasnya.
Abdul Sami juga berharap ke depan terdapat kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait dalam merumuskan program strategis guna menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. (KP).
Laporan : Dhitto
