PEMBANGUNAN infrastruktur memang membanggakan. Jalan tol, bandara, pelabuhan, jembatan megah, semuanya dibangun dengan anggaran negara yang tak sedikit. Namun, di balik kemegahan beton dan aspal itu, banyak rakyat justru berjuang keras hanya untuk mengisi perut mereka sehari-hari.
Inilah paradoks yang kian mencolok: negara sibuk membangun tampilan luar yang mencerminkan kemajuan, tetapi gagal memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi. Padahal, tujuan utama pembangunan seharusnya bukan hanya membuat kota terlihat modern, melainkan juga meningkatkan kualitas hidup rakyat.
Di banyak wilayah pedesaan, akses ke infrastruktur megah itu pun tidak sepenuhnya dirasakan.
Apa gunanya membangun jalan tol antarkota jika harga bahan pokok di desa tetap melambung tinggi dan petani tidak bisa menjual hasil panen karena akses distribusi masih buruk?
Bukan berarti infrastruktur tidak penting. Ia penting tetapi ketika pembangunan fisik menjadi prioritas utama dan kebutuhan mendesak seperti pangan, gizi, dan pendidikan terabaikan, maka arah kebijakan perlu dipertanyakan.
Lebih buruk lagi, proyek infrastruktur kerap kali menyedot anggaran yang besar dan dalam banyak kasus, dikerjakan tanpa partisipasi masyarakat lokal. Akibatnya, manfaat yang dijanjikan tidak selalu sampai ke warga sekitar. Bahkan, ada warga yang tergusur demi proyek besar, tapi tak mendapatkan kompensasi layak atau solusi alternatif.
Banyak pemerintah daerah justru mengikuti pola yang sama: membangun taman, tugu, atau gedung dengan alasan estetika kota, tapi membiarkan Puskesmas kekurangan tenaga medis dan sekolah rusak berat.
Rakyat di akar rumput pun bertanya-tanya, pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk warga, atau hanya demi angka pertumbuhan ekonomi dan pencitraan politik?
Pembangunan tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial. Kemegahan yang dipamerkan negara seharusnya bukan sekadar simbol, tapi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika perut rakyat masih kosong, maka pembangunan sebesar apa pun tak akan bermakna.
Sudah saatnya pemerintah menyeimbangkan agenda pembangunan fisik dengan pembangunan manusia. Anggaran harus diarahkan untuk memastikan rakyat tidak hanya bisa menonton kemajuan dari jauh, tapi ikut merasakannya dalam bentuk pangan terjangkau, pendidikan layak, dan akses layanan kesehatan yang baik.
Karena pada akhirnya, infrastruktur tak akan banyak artinya jika di sisi lain, rakyat masih kelaparan di bawah bayang-bayang proyek-proyek mewah.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
