SETIAP tahun, pemerintah mengumumkan angka-angka fantastis dalam belanja negara. Anggaran triliunan rupiah dikucurkan untuk berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan sosial.
Tapi di balik kemegahan angka itu, rakyat masih harus antre panjang di Puskesmas, belajar di ruang kelas rusak, dan mengurus dokumen di kantor pelayanan yang lamban dan tidak ramah.
Lalu muncul pertanyaan paling mendasar: uang sebanyak itu mengalir ke mana? Dan mengapa dampaknya nyaris tak terasa di kehidupan sehari-hari?
Rakyat tidak butuh laporan serapan anggaran 95 persen jika pelayanannya masih menyulitkan. Mereka tidak peduli dengan angka pertumbuhan ekonomi jika harga sembako terus naik dan penghasilan tak bertambah. Yang mereka rasakan adalah kenyataan di lapangan bahwa negara hadir di atas kertas, tapi tidak nyata dalam tindakan.
Masalahnya sering kali terletak pada dua hal: birokrasi yang tak efisien dan program yang tidak tepat sasaran. Banyak anggaran habis untuk urusan administratif, bukan pelayanan langsung.
