Menurutnya, hampir semua sektor perlu direview kembali, termasuk kebijakan yang menyangkut pembangunan manusia. Pembangunan fisik harus sejalan dengan pembangunan manusianya. Kalau tidak, fasilitas bisa terbengkalai karena SDM tidak siap. Banyak alat canggih yang tidak termanfaatkan karena tidak ada operatornya.
Dalam konteks arah pembangunan, Dr. Asmara menilai idealnya Natuna berorientasi pada kemaritiman. Namun, konsep maritim itu sendiri harus dipahami dan diterjemahkan secara tepat.
“Kita ini daerah maritim, tapi belum optimal menggunakan sumber daya laut. Laut kita malah lebih banyak dimanfaatkan negara lain. Ini harus diluruskan kembali,” ujarnya menekankan.
Sebagai daerah maritim, Natuna harus memperjelas orientasi pembangunan berbasis laut. Ia menegaskan bahwa konsep maritim bukan sekadar jargon, melainkan kemampuan daerah untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya laut secara mandiri dan berkelanjutan.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton di laut sendiri, sementara negara lain yang mengambil manfaat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai Indonesia saat ini belum bisa disebut sebagai negara maritim, melainkan baru bercita-cita kembali ke kejayaan maritim seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit. Idealnya, pembangunan berorientasi maritim. Tapi coba lihat, siapa yang mengoptimalkan laut sekarang?.
“Dulu Majapahit menguasai wilayah sampai Madagaskar. Sekarang, yang panen ikan di laut kita justru Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Artinya kita harus memperkuat sektor maritim ini,” paparnya dengan nada prihatin.
Dr. Asmara juga menyoroti aspek efisiensi kebijakan pemerintah daerah. Ia mengapresiasi arah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin Sidik yang dinilainya memiliki orientasi kuat pada kepentingan masyarakat.
“Saya lihat orientasi kepemimpinan sekarang luar biasa. Banyak hal yang selama ini kurang efisien, dialihkan langsung untuk masyarakat. Itu patut diapresiasi,” ucapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan sosial memerlukan waktu panjang, karena menyangkut kesadaran dan perilaku masyarakat. Tantangan sosial dan mental masyarakat Natuna yang menurutnya masih terbiasa dengan pola hidup instan dan ketergantungan pada proyek-proyek pemerintah.
“Selama ini masyarakat kita terbiasa dengan hidup instan, membawa proposal ke sana-sini. Sementara masyarakat luar lebih ulet dan sabar. Nah, ini pola pikir yang harus diubah,” tegasnya.
BACA JUGA : 26 Tahun Natuna, Marwah Melayu di Persimpangan Pembangunan
Dr. Asmara berharap agar DPRD Natuna dapat menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat secara sungguh-sungguh. Jadilah wakil rakyat yang benar-benar mendengarkan suara rakyat. Jangan hanya tampil di panggung, tapi turunlah ke masyarakat, dengar keluhan mereka.
“Jangan hanya tampil dengan kacamata hitam di lapangan, tapi dengarlah suara rakyat di kampung-kampung,” sindirnya.
Ia juga berpesan kepada Bupati Natuna Cen Sui Lan agar selektif dalam memilih pembantu-pembantunya. Carilah orang yang profesional, jangan karena faktor kedekatan politik atau kedaerahan. Tanpa tim yang profesional, arah pembangunan sulit berjalan optimal.
“Pertahankan orientasi kerja yang pro rakyat. Mudah-mudahan kehadiran beliau tetap dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Di akhir wawancara, Dr. Asmara menyampaikan refleksi pribadinya sebagai birokrat yang sudah mengabdi lebih dari dua dekade di Natuna. Berharap pembangunan Natuna ke depan dapat berjalan dengan arah yang jelas, berbasis riset, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Saya sudah 23 tahun di sini. Saya dosen, saya jurnalis. Dulu saya ikut merintis Metro TV, bekerja di Jawa Pos dan MI Group. Tapi saya kembali ke sini karena ingin mengabdi,” ungkapnya dengan nada haru. (KP).
Laporan : Awan
