“Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi Natuna yang mencapai dua digit, pelaku usaha kecil justru mengaku kondisi usaha mereka semakin sulit.”
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan perekonomian daerah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan mencapai 10,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jika sektor minyak dan gas (migas) dimasukkan dalam perhitungan. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan realitas yang dirasakan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Natuna.
NATUNA – Di lapangan, suara pelaku usaha menggambarkan situasi yang berbeda. Sejumlah UMKM dari berbagai sektor menyebut aktivitas ekonomi masyarakat justru mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir.
Pemilik usaha bakso dan mie ayam, Sri Lestari, yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 15 tahun, mengaku penurunan omzet terasa signifikan sejak pertengahan 2025.
“Sekarang jauh menurun, separuhnya saja tidak ada. Dulu per hari bisa sampai Rp5 juta, sekarang sudah jauh turun,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Efendi, pemilik Toko Angkasatex di Ranai. Ia menyebut penjualan selama Ramadan tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya.
“Ramadan sekarang ini jauh menurun dari sebelumnya. Mungkin karena pendapatan masyarakat juga ikut menurun,” katanya.
Dari sektor pengolahan hasil laut, pelaku usaha ikan asap seperti Wasli dan Roni mengungkapkan bahwa kendala utama bukan hanya pada penjualan, tetapi juga distribusi.
“Kalau kirim ke luar daerah, ongkirnya bisa lebih mahal dari harga ikan. Jadi kami terpaksa fokus di pasar lokal,” kata Wasli.
Sementara itu, pelaku usaha kerupuk atom, Bujang Taridi, juga menghadapi persoalan serupa. Tingginya biaya pengiriman membuat potensi pasar luar daerah sulit dimanfaatkan secara optimal.
“Permintaan sebenarnya ada, tapi terkendala ongkos kirim yang mahal,” ujarnya.
Di sektor peternakan, Siti Ngaisah mengaku kesulitan mengembangkan usaha karena keterbatasan modal dan belum mengetahui akses pembiayaan yang tersedia.
“Kalau ada modal, saya ingin tambah bibit dan alat penetasan. Tapi kami tidak tahu jalurnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Dewi Aminah sebagai pelaku usaha toko menyoroti persoalan distribusi barang yang sering terhambat, terutama akibat keterbatasan transportasi laut.
“Kadang barang sampai sebulan baru datang. Modal jadi tidak berputar,” katanya.
Di sisi lain, data kebijakan menunjukkan bahwa sektor UMKM belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam struktur anggaran daerah.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Natuna Tahun 2026, anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) hanya sekitar Rp5,99 miliar, jauh di bawah dinas teknis lainnya.
Kepala Disperindagkopum Natuna, Marwan Sjah Putra, mengakui bahwa keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada belum maksimalnya pembinaan UMKM.
“Program tetap berjalan, tetapi belum bisa menjangkau seluruh pelaku usaha secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, pemerhati kebijakan pemerintah di Natuna, Aripin, menilai kondisi ekonomi riil masyarakat tidak sebaik yang tergambar dalam data makro.
“Kalau ekonomi benar meningkat, pelaku UMKM pasti berani ambil pinjaman. Tapi kenyataannya baru sedikit yang berani, artinya mereka ragu bisa mengembalikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Natuna yang tinggi lebih banyak ditopang sektor migas, sementara sektor riil masyarakat dinilai masih lemah.
Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, terutama dalam membuka lapangan kerja dan memperbaiki sistem distribusi.
Sri Lestari bahkan menilai masuknya investor dan pembangunan industri menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau tidak ada pabrik atau investor masuk, ekonomi di sini akan terus melemah,” ujarnya.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan, mulai dari lemahnya daya beli, tingginya biaya distribusi, hingga keterbatasan akses pengembangan usaha, komitmen pemerintah daerah dalam menguatkan ekonomi kerakyatan kini menjadi sorotan publik.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan, guna meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan. (KP).
Laporan: Red
