Di tengah upaya menyelesaikan beban warisan utang, pemerintah tetap dituntut mematuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, seluruh informasi penggunaan anggaran negara wajib diumumkan secara aktif tanpa harus diminta. Bahkan, PP Nomor 12 Tahun 2019 mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi anggaran secara terbuka dan berkala.
Pemerintahan yang fokus membayar utang memang patut diapresiasi. Namun publik juga berhak tahu apakah anggaran TKDD ikut digunakan untuk membayar utang? Lalu pos mana saja yang terkena efisiensi, dan bagaimana skema pengalihan anggaran dijalankan?
Langkah terbuka dan jujur yang sudah dimulai Bupati Cen Sui Lan harus diikuti oleh seluruh pejabat di bawahnya. Transparansi tidak cukup dalam kata-kata, tetapi harus hadir dalam data, laporan, dan komunikasi yang jujur. Terlebih, anggaran miliaran rupiah ini bukan milik elit birokrasi, melainkan hak rakyat yang harus diketahui penggunaannya.
Redaksi Koran Perbatasan akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyampaikan klarifikasi terbuka, resmi, dan menyeluruh kepada masyarakat. Sebab dalam demokrasi yang sehat, anggaran publik adalah milik rakyat, bukan milik birokrasi. (KP).
Laporan Khusus Koran Perbatasan
