“Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Natuna menyatakan sikap resmi mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai amanat Reformasi 1998.”
NATUNA — Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Natuna, Fergiawan, menegaskan dukungan organisasinya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia demi menjaga independensi dan profesionalisme institusi kepolisian.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna secara resmi menyatakan sikap menyetujui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap wacana nasional terkait kemungkinan perubahan struktur kelembagaan Polri.
Ketua HMI Cabang Natuna, Fergiawan, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan amanat Reformasi 1998 yang bertujuan menciptakan institusi kepolisian yang profesional, independen, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini adalah sikap resmi HMI Cabang Natuna. Penempatan Polri di bawah Presiden merupakan hasil reformasi yang harus dijaga agar Polri tetap fokus pada tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fergiawan, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik yang dapat mengganggu independensi dan netralitas institusi kepolisian.
“Polri harus berdiri di atas semua kepentingan politik. Ketika berada langsung di bawah Presiden, potensi tarik-menarik kepentingan politik dapat diminimalisir,” jelasnya.
Selain menjaga independensi, HMI Cabang Natuna juga menilai bahwa struktur Polri di bawah Presiden akan memperpendek jalur birokrasi. Dengan birokrasi yang lebih ringkas, proses pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat dinilai dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
“Birokrasi yang ringkas sangat berpengaruh terhadap kecepatan respons Polri dalam melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban,” tambah Fergiawan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi Reformasi Polri seharusnya tidak bergeser pada perubahan struktur kelembagaan, melainkan difokuskan pada pembenahan internal institusi kepolisian itu sendiri.
“Reformasi Polri harus difokuskan pada perbaikan sistem internal, mulai dari sistem pendidikan, mekanisme penerimaan anggota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan profesionalisme dan integritas aparat,” tegasnya.
Fergiawan juga menyoroti aspek efisiensi anggaran negara. Menurutnya, pembentukan kementerian baru hanya akan membutuhkan anggaran besar dan berpotensi memperluas struktur kabinet secara tidak efektif.
“Pembentukan kementerian baru tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Ini bertentangan dengan semangat efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
HMI Cabang Natuna berharap reformasi Polri ke depan benar-benar diarahkan pada penguatan kualitas internal institusi agar Polri semakin profesional, modern, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat luas. (KP).
Laporan : Awan
