“Pemerintah Desa Candi mengalokasikan dana desa ratusan juta rupiah untuk memperkuat program Posyandu dan penanganan gizi guna menekan angka stunting.”
Kepala Desa Candi, Suparman, menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa saat ini difokuskan pada program prioritas penanganan stunting melalui penguatan kegiatan Posyandu dan pemberian asupan gizi bagi balita serta ibu hamil.
ANAMBAS – Pemerintah Desa Candi, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
Kepala Desa Candi, Suparman, mengatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan aturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa yang menempatkan penanganan stunting sebagai program prioritas desa.
“Hari ini pemerintah desa melalui fokus penggunaan Dana Desa memang memprioritaskan penanganan stunting. Sesuai dengan aturan Permendesa, stunting menjadi prioritas kami di Desa Candi,” ujarnya saat dikonfirmasi usai kegiatan buka puasa bersama di Masjid Jami’ Al-Mukhlisin Desa Candi, Kecamatan Palmatak.
Menurutnya, pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp137.837.710 untuk mendukung berbagai program penanganan stunting.
Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pemberian makanan tambahan bagi balita, pemberian vitamin, serta asupan gizi bagi ibu hamil.
“Kami memberikan kegiatan di Posyandu, seperti makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, vitamin, dan makanan bergizi yang dilakukan setiap kali kegiatan Posyandu,” jelas Suparman.
Ia menambahkan bahwa program tersebut dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kader Posyandu, tenaga kesehatan dari Puskesmas, hingga aparat keamanan di desa.
“Kolaborasi ini melibatkan kader Posyandu, petugas dan dokter dari Puskesmas, serta dukungan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” katanya.
Sasaran utama program tersebut adalah masyarakat dengan kondisi gizi kurang, terutama balita dan ibu hamil.
“Target utama kita adalah masyarakat yang gizinya kurang, terutama balita dan ibu hamil. Fokus kita agar stunting ini bisa kita tekan,” ujarnya.
Suparman menjelaskan bahwa evaluasi program dilakukan secara berkala melalui kegiatan Posyandu yang dilaksanakan setiap bulan.
Melalui kegiatan tersebut, kader kesehatan dapat memantau kondisi gizi balita dan mendeteksi lebih dini jika ditemukan indikasi kekurangan gizi.
“Setiap bulan hasil Posyandu kita evaluasi. Dari situ kita bisa mengetahui jika ada balita yang gizinya kurang, walaupun belum dikatakan stunting,” jelasnya.
Jika ditemukan kasus kekurangan gizi, pemerintah desa bersama tenaga kesehatan akan segera melakukan penanganan dengan memberikan tambahan asupan gizi, vitamin, serta obat-obatan yang diperlukan.
Namun demikian, Suparman mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait partisipasi masyarakat.
“Kadang ada juga kendala, karena sebagian ibu-ibu tidak mau membawa anaknya ke Posyandu untuk diperiksa. Itu juga menjadi tantangan bagi kader kesehatan kami,” ungkapnya.
Selain pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga memberikan bantuan sembako bagi keluarga yang anaknya mengalami kekurangan gizi.
“Kalau ada yang terdampak, biasanya kami memberikan bantuan sembako yang berisi makanan bergizi agar orang tua bisa memberikan asupan yang lebih baik kepada anak,” katanya.
Suparman berharap ke depan pemerintah dapat semakin memperkuat dukungan terhadap sektor kesehatan di tingkat desa, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Harapan kami tentu kesehatan menjadi fokus utama. Pemerintah juga diharapkan lebih serius melengkapi sarana prasarana kesehatan yang mungkin hari ini masih menjadi kendala bagi kami di desa,” pungkasnya. (KP).
Laporan: Azmi
