Narasi tentang penguatan ekonomi nasional terasa asing karena tidak menyentuh aspek kehidupan mereka yang paling dasar: makan, pendidikan, dan kesehatan.
Ironisnya, realita ini kerap tenggelam oleh framing media dan penguasa yang terlalu fokus pada indikator-indikator besar. PDB naik disebut keberhasilan, namun distribusinya jarang dikaji lebih dalam. Pemerataan hanya jadi kata manis, tanpa instrumen nyata yang dapat diakses rakyat paling bawah.
Pertanyaan mendasarnya: siapa yang benar-benar diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi selama ini? Apakah pelaku UMKM yang justru tercekik oleh sistem perpajakan dan akses kredit yang rumit? Ataukah hanya kelompok elite ekonomi dan korporasi besar yang bisa bermain di ranah kebijakan?
Jika narasi kemajuan tak disertai dengan aksi nyata yang dirasakan masyarakat, maka yang terjadi adalah ketimpangan struktural yang semakin dalam. Negara justru tampak seperti manajer statistik, bukan pelindung kesejahteraan rakyatnya.
Rakyat pun akhirnya menggantungkan harapan pada bantuan sesaat, yang ironisnya kerap dijadikan komoditas politik.
Opini ini bukan menolak kemajuan. Namun, ia menyoroti bahwa narasi kemajuan harus dikawal dengan distribusi hasil pembangunan yang adil dan menyeluruh.
Pemerintah mesti menurunkan ekspektasi retoris dan mulai menyentuh realita faktual: rakyat tidak makan statistik, tapi nasi dan lauk sehari-hari.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
