KETIKA pemerintah pusat mengumumkan langkah-langkah efisiensi anggaran secara besar-besaran, publik seolah dihadapkan pada dua sisi mata uang. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah tekanan global dan domestik. Namun di sisi lain, konsekuensi dari efisiensi tersebut perlahan namun pasti merembes ke kehidupan rakyat kecil, terutama yang menggantungkan harapan pada layanan publik dan bantuan sosial.
Dalam bahasa teknokratis, efisiensi anggaran berarti pemangkasan belanja negara yang dianggap tidak prioritas. Namun, siapa yang menentukan prioritas itu? Apakah subsidi pangan, bantuan langsung tunai, atau anggaran kesehatan rakyat bisa disebut tidak prioritas? Di sinilah letak masalah yang sesungguhnya: rakyat kecil menjadi kelompok paling terdampak dari sebuah kebijakan yang, secara teori, dibuat untuk keselamatan jangka panjang negara.
Warga perbatasan, masyarakat desa, hingga buruh harian di kota besar kini semakin tercekik oleh biaya hidup yang naik tanpa kendali. Harga kebutuhan pokok naik, namun layanan dan subsidi yang biasanya jadi penyangga justru mengalami pengetatan. Tidak ada yang menyangkal bahwa efisiensi memang dibutuhkan, tetapi pertanyaannya: mengapa rakyat yang harus menanggung beban pertama dan terbesar?
Ironisnya, jargon efisiensi yang digaungkan pemerintah sering tidak dibarengi dengan transparansi pengalokasian anggaran. Rakyat melihat proyek-proyek infrastruktur besar tetap berjalan, sementara anggaran pendidikan atau kesehatan dikurangi. Ini menciptakan jurang kepercayaan antara rakyat dan pemegang kekuasaan. Publik mulai mempertanyakan: siapa sebenarnya yang diutamakan?
Sementara itu, di dapur rakyat, kalkulasi bertahan hidup makin sulit. Pengeluaran tak sebanding dengan pendapatan. Masyarakat dipaksa cerdas mengatur uang tanpa ada ruang longgar. Banyak yang mulai mengurangi konsumsi gizi, menunda biaya pendidikan anak, bahkan menghentikan pengobatan medis karena tak sanggup membayar.
Situasi ini mengajak kita berpikir ulang tentang arah kebijakan ekonomi negara. Efisiensi seharusnya tidak berarti pengabaian. Jika negara memang hendak efisien, semestinya dimulai dari anggaran birokrasi, belanja politis, atau proyek-proyek mercusuar yang minim urgensi rakyat. Rakyat tidak semestinya jadi korban pertama dari kebijakan pengetatan.
Keadilan anggaran bukan soal angka, tapi keberpihakan. Di tengah ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi, rakyat hanya berharap negara hadir, bukan sekadar lewat pidato atau data, tapi lewat tindakan nyata yang melindungi mereka dari dampak kebijakan yang mengorbankan kebutuhan dasar.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus terus digaungkan adalah: efisiensi untuk siapa? Dan siapa yang paling menanggung risikonya?
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
