“Pelaku usaha ikan asap di Natuna berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi terhadap tingginya biaya pengiriman yang dinilai menghambat perkembangan UMKM lokal serta akses pasar ke luar daerah.”
Komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan tingginya biaya pengiriman produk ke luar daerah. Di tengah berbagai pernyataan pemerintah tentang penguatan ekonomi masyarakat, pelaku UMKM berharap adanya kebijakan nyata untuk mengatasi kendala distribusi dari daerah kepulauan seperti Natuna.
NATUNA – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk menghidupkan sektor UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Dalam berbagai forum pembangunan daerah, pemerintah daerah menyatakan akan terus mendorong penguatan usaha kecil melalui program pembinaan, pelatihan, serta dukungan terhadap akses permodalan dan pemasaran.
Namun di lapangan, sejumlah pelaku usaha mengaku masih menghadapi kendala mendasar yang menghambat perkembangan usaha mereka, terutama terkait tingginya biaya distribusi produk ke luar daerah.
Salah satu pelaku usaha ikan asap di Natuna, Wasli, mengatakan usaha pengasapan ikan yang dijalankannya telah berlangsung hampir delapan tahun di kawasan Sentral Ikan Salai Natuna.
Menurutnya, ikan asap merupakan salah satu oleh-oleh khas Natuna yang cukup diminati oleh pengunjung maupun tamu dari luar daerah.
“Ini usaha pengasapan ikan. Biasanya jadi oleh-oleh khas Natuna. Kalau ada tamu yang datang ke Natuna, mereka sering pulang bawa ikan asap,” ujarnya kepada koranperbatasan.com, Selasa (10/3/2026).
Meski telah berjalan hampir satu dekade, perkembangan usaha tersebut belum mengalami peningkatan signifikan. Wasli menjelaskan salah satu kendala terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah mahalnya biaya pengiriman produk dari Natuna ke berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, permintaan dari luar daerah sebenarnya cukup banyak. Namun pelaku usaha kesulitan memenuhi pesanan karena ongkos kirim yang sangat tinggi.
“Kalau kirim ke Medan saja, biaya kirim bisa sampai Rp100 ribu per kilogram. Lebih mahal ongkos kirim daripada harga ikannya,” beber Wasli.
Akibat kondisi tersebut, sebagian besar pelaku usaha ikan asap di Natuna saat ini lebih memilih fokus pada pasar lokal. Penjualan biasanya dilakukan kepada masyarakat sekitar maupun para tamu yang datang langsung ke Natuna untuk membeli oleh-oleh khas daerah.
Meski demikian, para pelaku usaha mengaku tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya dalam bentuk pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait mengenai teknik pengolahan ikan asap.
“Kalau di Sentral Ikan Salai ini kami sering dibimbing oleh dinas, mulai dari cara pengolahan dan lain-lain,” katanya.
Selain itu, para pelaku usaha juga pernah difasilitasi untuk memperoleh sertifikat halal dari dinas terkait tanpa dipungut biaya. Namun untuk bantuan modal usaha secara langsung dari pemerintah daerah, ia mengaku belum pernah menerimanya.
Wasli juga mengungkapkan sebelumnya ia pernah memanfaatkan pinjaman modal dari bank dengan masa pinjaman yang cukup panjang hingga sekitar sepuluh tahun, yang kini telah berhasil dilunasi.
Di sisi lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyatakan pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pembinaan serta fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Program pembiayaan usaha, termasuk kerja sama dengan lembaga perbankan daerah, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Natuna juga menjalankan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas usaha serta membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.
Pelatihan tersebut ditujukan agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha produktif maupun meningkatkan kualitas usaha yang telah berjalan.
Namun jika dibandingkan dengan data program pemerintah yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih lebih banyak berfokus pada kegiatan operasional, pelatihan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, persoalan distribusi produk dari daerah kepulauan seperti Natuna belum sepenuhnya teratasi, khususnya terkait biaya logistik yang menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar.
Berdasarkan data UMKM yang tercatat dalam basis data pemerintah daerah, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Natuna mencapai lebih dari tujuh ribu unit usaha yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari pengolahan hasil perikanan, kuliner, kerajinan hingga perdagangan kecil.
Namun sebagian besar pelaku usaha tersebut masih mengandalkan pasar lokal karena keterbatasan akses distribusi serta tingginya biaya pengiriman produk ke luar daerah.
Di wilayah kepulauan seperti Natuna, persoalan logistik menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha untuk menembus pasar yang lebih luas. Tanpa dukungan kebijakan distribusi atau skema pengiriman yang lebih terjangkau, berbagai program pembinaan dan pelatihan bagi UMKM dikhawatirkan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan skala usaha.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penguatan UMKM yang sering disampaikan dalam berbagai forum pembangunan dengan tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Bagi pelaku usaha seperti Wasli, dukungan pemerintah tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan, tetapi juga solusi terhadap persoalan mendasar seperti biaya logistik yang menentukan kemampuan UMKM daerah kepulauan untuk menembus pasar yang lebih luas.
“Harapan kami masalah ongkos pengiriman bisa lebih ringan. Karena banyak pesanan dari luar, tapi kami terkendala biaya kirim yang mahal. Kalau bisa lebih murah, usaha kami tentu bisa berkembang,” tutupnya. (KP)
Laporan: Red
