PEMANGKASAN anggaran oleh pemerintah pusat bukan lagi isu teknokratis yang hanya hidup di meja rapat Kementerian Keuangan. Ia kini mengetuk pintu-pintu rumah tangga, terutama di kalangan menengah ke bawah, yang harus memutar otak agar belanja bulanan tetap cukup di tengah gelombang efisiensi besar-besaran. Pertanyaannya kini bukan hanya soal siapa memangkas, tapi siapa yang akhirnya harus paling menyesuaikan diri.
Langkah efisiensi anggaran yang diambil pemerintah seringkali dilakukan demi menjaga keseimbangan fiskal negara. Namun, di sisi lain, pemangkasan ini berdampak langsung pada program-program bantuan sosial, subsidi energi, dan berbagai insentif fiskal yang sebelumnya menjadi bantalan utama masyarakat berpenghasilan rendah.
Keluarga di Persimpangan
Dalam situasi seperti ini, keluarga menjadi satuan terkecil yang paling terdampak. Pengeluaran bulanan yang sebelumnya stabil, kini berubah menjadi teka-teki. Harga kebutuhan pokok tidak ikut “dipangkas”, biaya transportasi tetap naik, sementara pemasukan tetap atau bahkan turun karena efek domino dari belanja negara yang melambat.
Sadar atau tidak, rumah tangga kini menjalani apa yang bisa disebut sebagai “rasionalisasi gaya hidup versi rakyat.” Mulai dari menunda belanja sekunder, memangkas rekreasi, hingga menghapus pos tertentu dalam pengeluaran harian. Di sisi lain, tidak semua rumah tangga memiliki literasi keuangan yang cukup untuk bertahan secara cerdas. Banyak yang akhirnya terjerat utang jangka pendek, bahkan menggantungkan diri pada kartu kredit atau pinjaman daring.
Negara Perlu Transparan
Efisiensi bukanlah pilihan salah, tetapi harus disertai transparansi dan pemahaman dampaknya terhadap kelompok rentan. Pemerintah perlu menyampaikan dengan jujur ke mana arah penghematan dan bagaimana mekanisme perlindungan terhadap masyarakat tetap dijalankan. Tanpa komunikasi yang baik, rakyat hanya akan melihat pemangkasan sebagai bentuk abai terhadap kesejahteraan publik.
Krisis bukan sekadar angka di APBN. Ia nyata di meja makan warga: saat ayam diganti telur, saat jarak tempuh kendaraan dikurangi demi irit BBM, atau ketika orang tua mulai berhitung ulang uang sekolah anak. Inilah realitas yang tak boleh disederhanakan.
Menyesuaikan atau Menuntut Penyesuaian?
Pada akhirnya, apakah rakyat harus terus-menerus menyesuaikan diri atas setiap perubahan kebijakan fiskal? Atau justru negara yang perlu mulai menyesuaikan pendekatan belanjanya agar lebih responsif terhadap realitas sosial ekonomi?
Ketika anggaran negara dipangkas, semestinya ada skema distribusi beban yang adil. Jangan sampai keluarga menanggung seluruh tekanan tanpa dukungan, edukasi, atau arah kebijakan yang pro-rakyat. Literasi keuangan penting, tapi kebijakan publik yang adil jauh lebih fundamental.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
