Kebijakan yang terlalu fokus pada capaian angka acapkali melupakan dimensi sosiologis. Realita di balik keputusan fiskal dan efisiensi anggaran jarang dikaji dari perspektif kelas bawah. Padahal konsekuensinya sangat besar. Program yang dihentikan atau dipangkas bisa berarti hilangnya akses pendidikan, gizi, atau bahkan keselamatan warga rentan.
Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang bagaimana kesejahteraan diukur dan dijelaskan. Ukuran seperti Indeks Kebahagiaan atau Pendapatan Disposibel per Kapita perlu diperkuat dengan data kualitatif, seberapa sering warga berutang untuk makan, apakah akses layanan dasar makin sulit, dan bagaimana persepsi ketidakadilan menyebar. Ini penting agar kebijakan tidak hanya berbicara kepada investor, tapi juga kepada rakyat.
Di balik euforia angka dan pidato resmi ada jeritan sunyi yang tak terdengar, jeritan warga yang terus bertanya kapan negara benar-benar hadir bagi mereka. Jika data optimistis terus disandingkan dengan kenyataan pahit tanpa koreksi kebijakan, maka kepercayaan publik akan luntur. Sebab ekonomi sejatinya bukan soal angka di laporan, tapi tentang manusia yang bisa makan, hidup layak, dan bermartabat.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
