Dampaknya nyata di lapangan. Banyak fasilitas publik di 3T yang rusak atau tidak pernah tuntas dibangun. Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, warga harus menunggu kapal logistik berhari-hari untuk kebutuhan pokok, dan layanan kesehatan sering kali hanya tersedia dalam bentuk pos kecil tanpa tenaga medis memadai.
Menghadapi realita ini, diperlukan keberanian politik untuk menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan kebutuhan pembangunan strategis di wilayah terluar. Salah satu langkah konkrit adalah menetapkan protected budget untuk program 3T, sehingga tidak bisa dipangkas meskipun terjadi tekanan fiskal.
Jika prioritas pembayaran utang terus mengorbankan pembangunan 3T, maka kita sedang menyiapkan skenario masa depan di mana sebagian wilayah Indonesia tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Kebijakan fiskal yang adil bukan hanya soal angka di neraca keuangan negara, tetapi juga tentang siapa yang merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
