Ronny Kambey : “ Jangan Membuat Aturan Untuk Mengkerdilkan Rakyat “

0
36
Ronny-Kambey-Ketua-LSM-Formis Natuna

 

Natuna, (KP), – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Miskin (LSM Formis) Kabupaten Natuna, Ronny Kambey, menyayangkan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengatur kewenangan daerah. Aturan itu, kata Ronny terkesan dibuat sesuka hati, karena sedikitpun tidak berpihak kepada rakyat. Khususnya yang berada di daerah maritim kepulauan seperti Kabupaten Natuna. “ Kalau cuma segitu, nelayan kita tidak bisa melaut. Artinya, pusat tidak pernah memikirkan nasib rakyat Natuna. Bisa jadi mereka membuat UU itu, asal-asalan “ ujar Ronny.

Selain kewenangan laut, Ronny juga menyayangkan tindakan Pemerintah Pusat yang telah mengambil alih DBH Migas Natuna. Tindakan tegas itu, kata Ronny sama saja dengan mencipatakan pengangguran baru. Karena daerah tidak lagi memiliki kegiatan sebagaimana mestinya. “ Jadi apa yang mahu dinikmati oleh masyarakat dari hasil daerahnya. Ada hasil bumi, tapi tidak bisa dinikmati. Artinya Pemerintah Pusat suka melihat Natuna susah. Karena tidak punya pekerjaan, dan penghasilan tetap, “ cetus Ronny.

Seharusnya, kata Ronny, aturan dibuat mengarah pada terciptanya lapangan kerja baru disetiap daerah. Bukan melahirkan aturan berbelit-belit dan membingungkan rakyat. “ Nah, sekarang apa yang mahu kita buat untuk Natuna kedepan, sementara kewenangan telah diambil alih. Bagaimana mungkin perekonomian rakyat akan berkembang. Selama ini presiden bicara tentang kerja. Terus apa yang mahu kita kerjakan, kalau semuanya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat “ imbuh Rony.

Mengambil alih kewenangan, menurut Rony sama saja dengan membunuh perekonomian rakyat. Sebab sumber penghasilan masyarakat Natuna masih bergantungan dengan DBH Migas dan kegiatan Pemerintah Daerah. “ Dulu kita punya DBH, masih ada juga kegiatan. Walaupun kegiatan dari Pemerintah Daerah. Kita masyarakat juga ikut menikmati kegiatan-kegiatan itu. Sekarang semuanya di kendalikan oleh Pemerintah Provinsi. Sementara daerah hanya melihat, menonton, orang luar bekerja. Seperti pembangunan di Air Lakon, orang dari Pekanbaru yang kerja. Apakah anak daerah tidak mampu. Atau apakah itu, yang Pemerintah Pusat inginkan “ beber Ronny.

Usai meneguk segelas kopi panas, di Sekretariat Surat Kabar Umum Koran Perbatasan Sabtu (10/2) kemarin. Dengan nada sedikit lantang, Ronny memastikan aturan tersebut telah mengkerdilkan daerah. Seharusnya UU dibuat tidak mengkerdilkan rakyat. “ Sebenarnya tidak boleh begitu. Kalau begitu, siapapun Bupatinya daerah tidak akan berubah. Karena mereka tidak punya anggaran sendiri. Jadi apa yang mahu dikembangkan. Namanya saja daerah maritim, tapi pekerjaan-pekerjaan dibidang kemaritiman semua dikelola oleh Pemerintah Pusat. Apakah itu disebut kemajuan “ pungkas Ronny.

Menurut Ronny, dengan diberlakunya UU itu, Pemerintah Daerah terlihat tidak bisa berbuat banyak. Karena anggaran telah diatur secara rapi oleh Pemerintah Pusat melalui Satker di Pemerintah Provinsi. “ Anggaran masuk ke Kas Daerah hanya untuk pegawai, dan kegiatan-kegiatan rutin kantor. Seharusnya Pemerintah Pusat tidak seperti itu. Pemerintah Pusat seharusnya bantu mengembangkan potensi di daerah. Saya rasa mereka bikin UU tidak berfikir kedalam. Buktinya, zaman dulu banyak tidak mengerti UU, tetapi rakyatnya makmur. Sekarang terasa betul susahnya, terutama disegi ekonomi “ sesal Ronny.

Ronny menegaskan, aturan tersebut tanpa disadari telah merusak rasa keadilan bagi rakyat. Sebab, ada pengkerdilan terhadap daerah pada UU tersebut. “ Betul-betul kita dikerdirkan, kebebasan kita telah diambil alih. Padahal masih banyak masyarakat pagi makan, sore tidak makan. Walaupun anggaran Desa lumayan besar. Tetapi tidak semua masyarakat menikmatinya. Nah, sekarang kalau ada persoalan kita mahu tanya sama siapa. Contoh, Pelabuhan Penagi itu, pembangunannya kapan mahu disiapkan. Menurut saya, ini jadi penghalang kemajuan daerah “ tegas Ronny.

Ronny menyebutkan, daerah tidak akan pernah maju jika kewenangannya di rampas secara paksa melalui sebuah aturan. Daerah akan maju jika daya beli masyarakatnya tinggi. Termasuk arus keluar masuk pertukaran manusia. Bukan mengambil alih kewenangan daerah. “ Sarana prasarana memadai yang sangat kita perlukan. Jadi Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan kembali aturan tersebut. Mereka harusnya berfikir bagaimana caranya agar daerah bisa berkembang. Mereka seharusnya membangun infrastruktur yang memadai, seperti bandara, pelabuhan-pelabuhan, termasuk jalan penghubung antar kecamatan “ tutup Ronny. (Amran).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here