Lebih dari itu, birokrasi yang rumit dan pendataan yang tidak akurat membuat banyak bantuan tak tepat sasaran. Warga yang sebenarnya berhak justru terlewat karena tak memiliki akses terhadap sistem digital atau tak mampu memenuhi persyaratan administrasi. Sementara di sisi lain, mereka yang memiliki koneksi bisa menikmati fasilitas meskipun tidak dalam kondisi mendesak.
Ketika bantuan sosial tak lagi mampu menopang, rakyat bergerak dengan daya sendiri. Gotong royong di tingkat lokal masih menjadi sandaran.
Tapi apakah ini cukup? Apakah negara bisa terus bergantung pada ketahanan sosial warga, sementara kebijakan fiskal dan program-programnya gagal menjangkau akar masalah?










