“Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Natuna – Anambas, Marzuki, SH, menilai kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), saat ini cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti roda usaha yang terus berputar, namun tak lagi melaju ke depan.”
NATUNA – Hal tersebut disampaikan Marzuki berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kondisi riil di lapangan serta perkembangan ekonomi daerah dalam beberapa waktu terakhir sebagai cerminan dari apa yang terjadi di balik angka-angka statistik.
“Kalau melihat kondisi UMKM di Natuna, umumnya memang masih jalan di tempat atau bahkan bisa dibilang sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya saat diwawancarai melalui pesan WhatsApp, Senin (23/3/2026) menggambarkan geliat usaha yang belum kembali menemukan tenaga untuk bergerak maju.
Menurut Marzuki, perlambatan ekonomi yang terjadi di Natuna juga tercermin dari data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan, di mana Natuna menunjukkan tren yang melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seperti grafik yang perlahan kehilangan kemiringan naiknya.
Namun demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa serta-merta disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan dalam struktur ekonomi daerah ibarat rangkaian roda gigi yang saling terhubung dalam satu sistem besar.
“Pelambatan ekonomi ini tidak bisa langsung menyalahkan satu sektor saja, karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah,” jelasnya menunjukkan kompleksitas yang tidak dapat disederhanakan.
Terkait komitmen Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam memperkuat sektor UMKM, Marzuki menilai secara kebijakan telah terlihat melalui pengalokasian anggaran dalam APBD seperti arah yang telah ditetapkan di atas peta perencanaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci besaran realisasi bantuan di lapangan.
“Komitmen itu terlihat dari anggaran yang diplot dalam APBD untuk membantu ekonomi UMKM. Tapi saya tidak terlalu tahu berapa sebenarnya pinjaman modal tanpa bunga yang sudah digelontorkan,” ungkapnya menyiratkan adanya jarak antara rencana dan pelaksanaan.
Ia juga menyoroti pentingnya arah kebijakan anggaran daerah agar benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil agar anggaran tidak sekadar menjadi angka, tetapi benar-benar menjadi alat penggerak ekonomi rakyat.
Lebih lanjut, Marzuki menilai persoalan utama UMKM di Natuna saat ini tidak hanya terletak pada permodalan, tetapi juga pada aspek peningkatan kualitas produk dan pemasaran seperti usaha yang membutuhkan lebih dari sekadar bahan bakar untuk bisa melaju.
“Produk UMKM di Natuna membutuhkan sentuhan yang lebih profesional, mulai dari kemasan, sertifikat halal, hingga pendaftaran di BPOM. Selain itu, mereka juga butuh pemasaran yang stabil, dan ini tidak mudah jika tidak dibantu pemerintah,” tegasnya menunjukkan pentingnya dukungan menyeluruh dalam membangun daya saing.
Ia menambahkan, pembinaan yang berkelanjutan serta akses terhadap pasar menjadi kunci utama agar produk UMKM mampu bersaing seperti membuka jalan agar produk lokal dapat menembus pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran pembinaan UMKM yang diakui oleh Disperindagkopum juga dinilai menjadi tantangan tersendiri membuat langkah pembinaan tidak bisa berjalan seluas yang diharapkan.
Meski demikian, Marzuki mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan melalui kerja sama dengan BUMN maupun pihak swasta melalui skema CSR sebagai jalan alternatif di tengah keterbatasan yang ada.
“Pemkab bisa menjalin kerja sama dengan BUMN atau swasta untuk membantu UMKM, karena keterbatasan anggaran memang menjadi kendala,” katanya membuka peluang kolaborasi sebagai solusi.
Terkait program pembiayaan melalui perbankan, ia menilai langkah tersebut sudah tepat, terutama jika disertai mekanisme pengawasan yang jelas agar bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga tepat sasaran.
“Kerja sama dengan perbankan sangat bagus, apalagi jika bantuan modal tanpa bunga itu bisa dipertanggungjawabkan oleh penerima,” ujarnya menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam program bantuan.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Kepala Disnakertrans Natuna, Indra Joni, menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sebagai fondasi utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal senada juga disampaikan Eriksubandi, yang menyebut pihak perbankan terus berupaya mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, meskipun masih terdapat sejumlah kendala administratif di lapangan menunjukkan bahwa upaya ada, namun belum sepenuhnya tanpa hambatan.
Pemerhati kebijakan pemerintah, Aripin, menilai perlambatan sektor UMKM di Natuna tidak terlepas dari belum optimalnya sinkronisasi antara program pemerintah dan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan seperti dua arah yang belum sepenuhnya bertemu di titik yang sama.
Menurutnya, berbagai program yang telah dirancang masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar membuat solusi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan nyata.
“Permasalahan UMKM itu bukan hanya soal modal, tetapi bagaimana pemerintah hadir dalam memastikan pendampingan, akses pasar, serta peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan,” ujarnya menekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara utuh.
Di sisi lain, keluhan juga datang dari pelaku UMKM Kerupuk Atom di Natuna yang mengaku usahanya saat ini mengalami penurunan penjualan seperti usaha yang bertahan di tengah tekanan yang terus datang.
“Sekarang penjualan tidak seperti dulu, bahan baku naik, tapi daya beli masyarakat menurun. Kami berharap ada bantuan nyata, bukan hanya program di atas kertas,” ungkap salah satu pelaku usaha menggambarkan harapan akan solusi yang benar-benar terasa di lapangan.
Sebelumnya, redaksi Koran Perbatasan telah menghimpun keterangan dari 11 narasumber utama sebagai upaya menyusun gambaran utuh dari berbagai sudut pandang.
Beberapa persoalan utama yang mencuat antara lain keterbatasan modal, mahalnya biaya distribusi, menurunnya daya beli masyarakat, lemahnya pemasaran, hingga minimnya lapangan kerja menjadi rangkaian tantangan yang saling berkaitan.
Redaksi Koran Perbatasan telah mengajukan permohonan konfirmasi dan wawancara kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan informasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban yang diberikan.
Permohonan disampaikan melalui Prokopim Setda Natuna hingga ajudan Bupati namun jalur komunikasi tersebut belum membuahkan respons yang diharapkan.
Sebab di berbagai kesempatan sebelumnya, Bupati Cen Sui Lan telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi Natuna yang diharapkan mampu menopang kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi arah kebijakan, tetapi juga dapat diwujudkan secara konkret dan terukur agar tidak berhenti sebagai janji, melainkan menjadi langkah nyata di lapangan.
Publik kini menunggu langkah nyata dan konsistensi pemerintah daerah seperti menanti kepastian arah di tengah kondisi yang belum sepenuhnya stabil, sehingga sektor UMKM benar-benar mampu menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Natuna. (KP)
Laporan: Red
