PEMANGKASAN anggaran oleh pemerintah pusat kerap dibingkai sebagai langkah efisiensi demi menyelamatkan fiskal negara. Namun, di balik narasi stabilitas dan penghematan itu, ada denyut ekonomi rumah tangga yang terguncang. Rakyat kecil, yang paling bergantung pada program bantuan sosial, subsidi, atau infrastruktur dasar, menjadi pihak pertama yang merasakan imbasnya secara nyata dan pahit.
Ketika subsidi energi dipangkas, misalnya, harga BBM melonjak. Ini bukan hanya berdampak pada ongkos transportasi, tapi juga pada harga bahan pangan, logistik, hingga biaya operasional usaha kecil. Efek domino dari keputusan yang tampak makro, nyatanya menghantam mikro: dompet rakyat.
Tak hanya subsidi energi, banyak program berbasis masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi juga mengalami pengetatan. Imbasnya bukan hanya pada layanan publik yang menurun kualitasnya, tapi juga pada meningkatnya beban yang harus ditanggung keluarga. Bayangkan keluarga prasejahtera yang kini harus membeli buku sekolah sendiri, atau membayar layanan posyandu yang sebelumnya gratis karena sudah tidak masuk anggaran daerah.
Sementara itu, belanja pemerintah untuk birokrasi dan proyek mercusuar tetap berjalan. Hal ini menimbulkan ketimpangan persepsi: mengapa rakyat diminta hemat, sementara negara tetap jor-joran di sektor yang tak langsung menyentuh kesejahteraan publik?
Realitas ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan pendekatan keadilan sosial. Tidak semua pemotongan anggaran berdampak sama. Ada program yang jika dipangkas justru memperlebar kesenjangan sosial dan memperkeruh kondisi ekonomi keluarga.
Lebih bijak jika pemangkasan menyasar pos-pos yang bersifat administratif atau belanja pegawai yang membengkak, bukan pada subsidi pangan, tunjangan pendidikan, atau insentif UMKM. Karena bagi rakyat kecil, satu-satunya tameng menghadapi krisis adalah hadirnya negara melalui kebijakan pro-rakyat.
Dalam situasi seperti ini, transparansi dan keberpihakan menjadi kunci. Rakyat bisa menerima keputusan sulit, asal mereka tahu mengapa dan untuk siapa keputusan itu diambil. Jangan biarkan anggaran negara mengerdilkan anggaran keluarga. Karena krisis sejati bukan hanya soal defisit fiskal, tapi tentang hilangnya harapan rakyat untuk hidup layak.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
