KETIKA negara sibuk mengencangkan ikat pinggangnya, rakyat kecil justru semakin kesulitan mencari lubang baru di ikat pinggang yang sudah terlalu sempit. Pemangkasan anggaran belanja negara yang diumumkan sebagai langkah efisiensi, sejatinya bukan sekadar angka di atas kertas, ia adalah kabar buruk yang menggema hingga ke kantong-kantong masyarakat bawah.
Di tengah tekanan fiskal, belanja sosial menjadi salah satu pos yang terkena penyesuaian. Subsidi dipersempit, bantuan sosial diperketat dengan syarat administratif, dan program-program pemberdayaan terhenti karena ketiadaan anggaran. Lalu siapa yang terdampak? Tentu bukan kelas menengah atas yang punya dana darurat, melainkan mereka yang tiap harinya menggantungkan hidup dari penghasilan harian dan fasilitas negara.
Rakyat kecil kini harus melakukan kalkulasi bertahan hidup yang jauh lebih rumit daripada kebijakan yang dilansir Kementerian Keuangan. Bukan hanya memikirkan biaya makan dan transportasi, tetapi juga bagaimana mengakses layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga kebutuhan darurat lain, semua dalam kondisi sumber daya terbatas.
Ironisnya, efisiensi anggaran negara seringkali tidak diiringi efisiensi birokrasi. Anggaran untuk studi banding, rapat, dan pembangunan infrastruktur prestise tetap berjalan. Sementara di sisi lain, rakyat harus bersiasat dengan pengeluaran yang makin tak seimbang dengan pendapatan. Pemerintah tak hanya perlu bijak mengatur kas negara, tetapi juga bijak dalam menentukan prioritas.
Tidak cukup hanya mengandalkan bantuan tunai. Diperlukan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar secara langsung: stabilisasi harga bahan pokok, kemudahan akses layanan publik, dan jaring pengaman sosial yang adil serta tepat sasaran. Tanpa itu, rakyat dibiarkan sendiri dalam menghadapi krisis yang lahir dari keputusan di level atas.
Yang lebih mendesak dari sekadar kalkulasi anggaran negara adalah kehadiran negara itu sendiri dalam ruang hidup masyarakat. Negara tak boleh hadir hanya dalam bentuk angka statistik dan laporan APBN, tetapi hadir dalam bentuk keberpihakan nyata: harga beras yang stabil, listrik yang terjangkau, hingga pendidikan yang tetap bisa diakses anak-anak dari keluarga miskin.
Jika tidak, rakyat hanya akan melihat efisiensi negara sebagai pengabaian terhadap nasib mereka. Dan itu berbahaya, bukan hanya bagi stabilitas sosial, tetapi juga bagi legitimasi pemerintah itu sendiri. Dalam sistem demokrasi, rasa keadilan jauh lebih kuat dampaknya ketimbang pertumbuhan ekonomi semata.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
