Pemerintah Daerah Natuna hingga pertengahan 2025 belum menunjukkan komitmen dalam menjalin kerja sama formal dengan media lokal. Pejabat seperti Sekda, Kadiskominfo, Kabid PIKP, bahkan Bupati Natuna tidak memberi tanggapan saat dimintai keterangan. Media lokal menjerit minta kepastian, namun dari kantor bupati hingga meja Diskominfo semua diam. Komisi I DPRD menyatakan akan mempelajari masalah ini secara serius.
KOMUNIKASI publik di Kabupaten Natuna sedang memasuki fase kritis. Tak ada kemitraan formal antara pemerintah daerah dan media lokal. Tidak ada MoU. Tidak ada PKS. Tidak ada penjelasan. Yang ada hanya keheningan dari para pejabat publik yang seharusnya menjawab.
Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, menyatakan menanggapi serius persoalan ini dan meminta waktu karena sedang di luar daerah. Sementara Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto, SE, justru melempar persoalan ini ke Diskominfo.
Namun yang terjadi, Kepala Dinas Kominfo, H. Ikhwan Solihin, dan Kabid PIKP, Kevin Khahar, tidak memberikan jawaban saat dimintai keterangan soal MoU dan PKS tahun 2025. Bahkan, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, juga tidak menjawab permintaan konfirmasi hingga naskah ini diterbitkan.
BACA JUGA: Media Lokal Dicampakkan, Pemda Natuna Tak Butuh Pers?
Apakah mereka tidak tahu, atau tidak mau tahu? Masalah ini tidak bisa dibiarkan. Dalam sistem demokrasi, komunikasi antara pemerintah dan publik harus dijamin. Dan media adalah jembatannya.
