Koran Perbatasan menegaskan, ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal integritas pemerintahan, soal hak publik atas informasi, dan soal masa depan demokrasi di wilayah perbatasan.
Kami mendesak agar DPRD Natuna segera mengambil peran lebih aktif, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penggerak agar tata kelola komunikasi pemerintahan kembali ke jalur konstitusi.
Darurat komunikasi tidak bisa diselesaikan dengan diam. Media tidak akan diam, karena suara publik harus tetap hidup.
- Penulis : Amran
- Editorial Koran Perbatasan tentang krisis komunikasi di Natuna. MoU dan PKS tak kunjung dibuat, Kominfo hingga Bupati Natuna memilih diam. Media lokal ditinggalkan, demokrasi terancam.
📊 Views: 19
