Siaran pers pemerintah memaparkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal terkini dengan nada optimistis. Perekonomian disebut stabil, investasi meningkat, dan inflasi terkendali. Namun di banyak sudut desa dan kota, kenyataan tak seindah proyeksi. Warga mengantri bantuan, mencicil sembako, dan menghapus harapan demi bisa bertahan hari ini.
OPTIMISME yang terpancar dari statistik resmi tak selalu mencerminkan realitas sosial di tingkat akar rumput. Ketika laporan ekonomi memunculkan angka pertumbuhan 5 persen, banyak kepala keluarga tetap harus memilih antara membayar listrik atau membeli beras. Di sinilah jurang antara angka dan rasa menjadi sangat nyata.
Kebijakan ekonomi sering kali dikomunikasikan melalui terminologi teknokratis seperti “stabilitas makro”, “penguatan fundamental fiskal”, atau “proyeksi ekspansif”. Sayangnya, istilah ini lebih bersifat menenangkan pasar daripada menjawab keresahan warga. Sebab kenyataan di dapur rakyat justru menampilkan defisit harapan dan kelangkaan opsi hidup.
Produk Domestik Bruto (PDB) yang naik tak selalu berarti peningkatan kesejahteraan. Sebab PDB bisa terdongkrak oleh sektor-sektor padat modal yang tidak menyerap tenaga kerja rakyat kecil. Sementara sektor informal yang menopang sebagian besar masyarakat justru stagnan atau merosot. Ini menjelaskan mengapa daya beli tak kunjung pulih meski grafik nasional bergerak naik.
Tidak banyak yang bersuara dari kelompok ekonomi rentan. Mereka terlalu sibuk bertahan. Ketika subsidi dipersempit dan program bantuan direalokasi, banyak keluarga harus memutar otak lebih keras. Strategi bertahan bukan lagi tentang menabung, tetapi memangkas kebutuhan paling dasar. Data resmi jarang menangkap kesulitan seperti ini, karena ia tak masuk dalam kategori statistik formal.
