Prioritas pemerintah dalam membayar utang negara telah menempatkan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) pada posisi yang semakin rentan. Demi menjaga reputasi fiskal di mata pasar internasional, program pembangunan di 3T kerap menjadi sasaran pemangkasan anggaran. Akibatnya, daerah yang paling membutuhkan percepatan pembangunan justru dibiarkan bertahan dalam keterbatasan.
MEMBAYAR utang adalah kewajiban yang tak terelakkan bagi setiap negara. Namun, ketika pembayaran utang menjadi prioritas absolut tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan regional, kebijakan fiskal kehilangan dimensi keadilannya. Inilah yang kini dirasakan oleh masyarakat di wilayah 3T.
Data APBN menunjukkan bahwa pembayaran bunga dan cicilan utang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar di 3T justru stagnan atau bahkan menurun. Program pembangunan dermaga rakyat, perbaikan jalan penghubung antar-desa, dan peningkatan fasilitas kesehatan sering kali tertunda karena dana dialihkan untuk memenuhi kewajiban utang.
Kondisi ini bukan hanya mencerminkan keterbatasan ruang fiskal, tetapi juga mengungkapkan bias prioritas pembangunan. Wilayah dengan potensi ekonomi tinggi, terutama di kota besar dan pusat industri, tetap mendapatkan alokasi proyek besar. Sebaliknya, 3T yang membutuhkan investasi jangka panjang demi keluar dari keterisolasian justru menerima sisa anggaran yang tidak memadai.
Dari perspektif ekonomi politik, strategi ini mencerminkan logika short-termism mengutamakan kepentingan jangka pendek seperti menjaga peringkat kredit negara, meskipun mengorbankan pembangunan jangka panjang di wilayah pinggiran. Padahal, tanpa pemerataan pembangunan, risiko ketimpangan sosial dan ekonomi akan terus membesar.
