Dalam hal infrastruktur, belanja besar juga belum tentu menjamin pemerataan. Banyak proyek dikerjakan berdasarkan logika pusat, tanpa dialog dengan daerah. Proyek yang terlihat megah di laporan, bisa jadi tidak menjawab kebutuhan warga di lokasi.
Transparansi juga menjadi titik krusial. Rakyat tidak tahu ke mana tepatnya uang negara mengalir. Laporan realisasi anggaran yang dirilis kerap penuh istilah teknis, tak bisa diakses oleh awam. Padahal, dalam negara demokratis, rakyat berhak tahu dan menilai langsung seberapa besar uang yang digelontorkan benar-benar kembali kepada mereka.
Sudah saatnya kebijakan anggaran berorientasi pada dampak nyata, bukan sekadar serapan atau output administratif. Pemerintah pusat hingga daerah harus mulai berpikir dari perspektif warga: apakah anggaran ini benar-benar menjawab kebutuhan mereka? Apakah bantuan sosial menyentuh yang paling rentan? Apakah proyek yang dibangun berguna dalam jangka panjang?
Ketika rakyat terus merasa jauh dari anggaran negara, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga harapan bahwa negara hadir untuk semua.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
