Meski semangat pemerataan kerap digaungkan dalam pidato kenegaraan, kenyataannya alokasi anggaran negara masih bias terhadap pusat. Daerah Terluar Indonesia, yang menjadi benteng geografis sekaligus identitas kedaulatan, justru minim perhatian dalam struktur belanja negara.
DAERAH Terluar Indonesia, terutama yang masuk dalam kategori wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), menghadapi tantangan berat dalam mengakses manfaat pembangunan nasional. Ketika pusat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), orientasi utama tetap tertuju pada wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara daerah terluar hanya menjadi bagian kecil dari narasi besar yang tidak diwujudkan dalam komitmen fiskal nyata.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal jumlah nominal anggaran yang diterima, tetapi menyangkut skala prioritas. Banyak program strategis nasional yang tidak pernah menyentuh daerah-daerah terluar. Infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih belum memadai. Bahkan, distribusi logistik ke wilayah ini pun sering kali terkendala karena minimnya infrastruktur pendukung.
Ironisnya, daerah terluar justru memikul tanggung jawab geopolitik yang besar. Mereka menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan, batas wilayah, dan hubungan bilateral dengan negara tetangga. Namun dalam praktiknya, komitmen negara terhadap mereka tidak mencerminkan tanggung jawab strategis tersebut. Banyak wilayah perbatasan lebih bergantung pada hubungan sosial-ekonomi dengan negara tetangga dibanding pada koneksi dengan pusat kekuasaan nasional.
Struktur APBN yang sentralistik memperparah keadaan. Meskipun pemerintah pusat mengklaim menggunakan pendekatan money follows program, faktanya proses perencanaan top-down tetap mendominasi. Suara daerah, khususnya yang dari wilayah terluar, kerap tenggelam dalam kerumitan birokrasi dan minimnya daya tawar fiskal.
Jika negara ingin memperkuat fondasi kedaulatan, maka daerah terluar harus menjadi bagian utama dalam strategi alokasi anggaran. Bukan hanya sekadar program simbolik, melainkan pendanaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan kapasitas lokal. Ketika anggaran negara tidak menjadikan daerah terluar sebagai prioritas, yang terjadi adalah marginalisasi sistematis terhadap wilayah yang justru paling penting secara strategis.
Pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan. Prioritas anggaran tidak boleh ditentukan hanya oleh proyeksi ekonomi, melainkan oleh urgensi sosial, kebutuhan pelayanan publik, dan peran strategis suatu wilayah dalam membangun Indonesia secara menyeluruh. Tanpa perubahan ini, wilayah terluar akan terus tertinggal dalam diam. (KP).
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
