Negara tidak sepenuhnya absen, tapi kehadirannya semakin terasa formalistik dan simbolik. Program bantuan ada, namun tak jarang tak tepat sasaran. Skema subsidi disusun, tapi rumit dan minim sosialisasi.
Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika inflasi berjalan beriringan dengan pelemahan daya beli. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, dari minyak goreng hingga beras, tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan.
Bahkan di beberapa sektor, upah pekerja tetap atau bahkan turun akibat tekanan industri dan efisiensi perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, rakyat seolah dipaksa menjadi akuntan dadakan yang harus mengutak-atik anggaran rumah tangga demi bertahan hidup.
Yang ironis, di saat negara berhemat, rakyat justru harus mengeluarkan lebih banyak. Seperti satu lingkaran yang tak putus, penghematan negara menciptakan defisit sosial yang tak tertutupi. Ketika negara memangkas anggaran kesehatan, rakyat harus merogoh kocek lebih dalam untuk berobat. Saat anggaran subsidi energi disesuaikan, warga harus membayar BBM dan listrik lebih mahal.
