“Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Fergiawan, mengingatkan kewajiban pemerintah daerah tetap melekat pada institusi, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan program kerja, meskipun terdapat beban keuangan dari pemerintahan sebelumnya yang kerap disampaikan sebagai hutang daerah.”
NATUNA – Isu “beban warisan” dalam pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi perhatian publik. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan kondisi keuangan yang dibebani kewajiban dari periode sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua HMI Cabang Natuna, Fergiawan, menegaskan dalam prinsip tata kelola pemerintahan, kewajiban daerah tidak melekat pada individu pejabat, melainkan pada institusi pemerintahan itu sendiri.
“Siapa pun yang menjabat, tetap memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah ada, termasuk yang berasal dari pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.
Fergiawan menjelaskan dalam praktik administrasi publik, istilah beban warisan dapat mencakup berbagai bentuk kewajiban daerah, termasuk yang dalam praktiknya sering disebut sebagai hutang daerah.
Namun demikian, keberadaan kewajiban tersebut tidak menghapus tanggung jawab pemerintah yang sedang menjabat untuk tetap menjalankan program kerja secara optimal.
“Pergantian kepala daerah tidak menghapus kewajiban yang sudah ada. Itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah yang berjalan,” katanya.
Ia menilai, penyampaian kondisi keuangan daerah kepada publik merupakan bagian dari transparansi yang perlu dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan penyampaian tersebut perlu diiringi dengan langkah konkret.
“Transparansi itu penting, tapi harus diikuti solusi. Kalau terus disampaikan tanpa langkah nyata, bisa menimbulkan persepsi di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, jika kondisi masa lalu terus menjadi fokus tanpa disertai kemajuan yang dirasakan, hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat, kata dia, lebih membutuhkan hasil nyata dari kebijakan yang dijalankan.
Selain itu, ia juga menyoroti fokus berlebihan pada persoalan sebelumnya dapat mempengaruhi stabilitas birokrasi, terutama jika aparatur yang mengelola kebijakan tersebut masih berada dalam struktur pemerintahan yang sama.
Karena itu, ia menilai penyampaian kondisi keuangan cukup sebagai edukasi publik, namun tidak seharusnya menjadi alasan utama dalam menjelaskan belum optimalnya pelaksanaan program kerja.
Dalam konteks Natuna, Fergiawan menilai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun sejak pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025, seharusnya mulai terlihat indikator awal dari realisasi program kerja. Hal tersebut menjadi penting sebagai tolok ukur arah kebijakan yang dijalankan.
Sebagai Ketua HMI Natuna, Fergiawan menegaskan pemerintah daerah perlu mengarahkan fokus pada kinerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu hasil nyata. Bagaimana ekonomi bergerak, lapangan kerja terbuka, dan program benar-benar dirasakan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Fergiawan juga mengingatkan jika persoalan beban keuangan atau yang kerap disebut sebagai hutang daerah terus disampaikan kepada masyarakat tanpa diiringi dengan langkah nyata, hal tersebut berpotensi memicu reaksi dari kalangan mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila kondisi tersebut terus berlanjut.
“Kalau ini terus disampaikan tanpa ada langkah nyata yang dirasakan masyarakat, tentu akan menjadi perhatian serius. Kami bisa saja mengambil langkah, termasuk menyampaikan aspirasi secara terbuka,” ujarnya.
Dengan semakin menguatnya perhatian publik terhadap isu ini, kalangan mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat menyeimbangkan antara transparansi kondisi keuangan dan langkah konkret dalam pelaksanaan program.
Fokus pada kinerja nyata dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan arah pembangunan berjalan sesuai harapan. (KP).
Laporan: Red
