Ketika kementerian lebih fokus pada pembangunan kota besar dengan alasan efisiensi dan dampak ekonomi jangka pendek, maka wilayah 3T dibiarkan stagnan. Padahal, investasi negara di daerah pinggiran justru merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan nasional dan menjaga stabilitas geopolitik.
Masalahnya bukan semata pada keterbatasan anggaran, tetapi pada orientasi perencanaan dan distribusi belanja. Ketiadaan representasi dari daerah 3T dalam pengambilan keputusan fiskal menjadikan mereka sekadar objek dari sistem yang terlalu terpusat. Ini melanggengkan ketimpangan yang tak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik.
Sudah saatnya belanja kementerian diarahkan untuk menjawab kesenjangan spasial. Kebutuhan daerah 3T harus diakomodasi secara eksplisit dan terukur. Pemerintah pusat perlu membuka ruang partisipasi fiskal bagi daerah-daerah terluar, bukan hanya sekadar menyalurkan dana alokasi khusus yang bersifat kosmetik.
Jika tidak, maka jargon “Indonesia Sentris” hanya akan menjadi slogan di atas podium. Sementara itu, masyarakat di perbatasan akan tetap menjadi saksi bisu dari parade pembangunan yang hanya lewat di televisi, tanpa pernah menyentuh tanah tempat mereka berpijak.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
