Ketika negara menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tak semua kehidupan warga dinilai setara. Ada wilayah yang selalu menjadi pusat perhatian, dan ada yang berulang kali dilupakan. Inilah wajah biopolitik dalam kebijakan fiscal di mana nilai hidup warga negara diukur, dipilah, dan diprioritaskan berdasarkan logika teknokratis, bukan atas dasar keadilan sosial.
KEBIJAKAN anggaran sejatinya adalah cermin politik kehidupan. Namun, dalam praktiknya, APBN sering kali menunjukkan kecenderungan yang disebut sebagai biopolitik konsep dari Giorgio Agamben dan Michel Foucault yang menggambarkan bagaimana negara menentukan siapa yang layak “hidup” secara bermartabat dan siapa yang cukup “bertahan hidup” tanpa jaminan pelayanan publik.
Dalam konteks Indonesia, ketimpangan itu tampak nyata. Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kerap kali hanya menerima porsi anggaran seadanya, padahal tantangan geografis dan infrastruktur mereka jauh lebih berat dibanding kota besar. Hal ini bukan sekadar masalah teknis distribusi anggaran, tapi lebih dalam sebuah persoalan eksistensial tentang siapa yang diakui sebagai warga negara “penuh” dan siapa yang berada di pinggiran makna kewarganegaraan.
Menggunakan perspektif biopolitik, kita melihat bahwa negara secara simbolik “mengatur kehidupan” lewat seleksi anggaran. Ketika pos belanja terbesar terus mengalir ke pusat-pusat ekonomi dan metropolitan, sementara layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih di perbatasan masih absen, negara sedang menjalankan politik nilai atas hidup manusia.
Lebih lanjut, anggaran juga menjadi alat hegemoni membungkam suara pinggiran dengan logika efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Seperti yang diungkap Bourdieu, ini adalah kekuasaan simbolik ketika logika teknokratis dipersepsikan netral, padahal sarat kepentingan politik ruang dan kelas sosial.
Sudah saatnya APBN ditinjau bukan hanya dari indikator makro atau capaian belanja, tetapi dari sudut pandang keadilan distribusi eksistensial. Apakah kebijakan kita sedang menjamin hidup yang bermartabat bagi seluruh warga terutama mereka yang paling tidak terlihat oleh pusat kekuasaan?
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
