“Pemerhati kebijakan di Natuna menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya membaik, meskipun pemerintah daerah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.”
Pemerhati kebijakan pemerintah di Natuna, Aripin, menilai kondisi ekonomi Natuna saat ini belum mencerminkan perbaikan signifikan, sehingga komitmen Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat mulai menjadi sorotan seperti harapan yang belum sepenuhnya bertemu dengan kenyataan di lapangan.
NATUNA – Sebelumnya, Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam berbagai kesempatan menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menyebut perekonomian Natuna pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 10,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) apabila sektor minyak dan gas (migas) dimasukkan dalam perhitungan angka yang menggambarkan geliat ekonomi yang tampak kuat di permukaan.
Namun, pernyataan tersebut mulai menjadi perhatian karena sejumlah pihak menilai kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan angka pertumbuhan tersebut seolah pertumbuhan itu tinggi di atas kertas, namun belum merata di tingkat masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Aripin dalam wawancara melalui pesan WhatsApp, Selasa (17/02/2026) malam.
Menurutnya, kondisi ekonomi Natuna secara keseluruhan belum berada dalam kondisi yang baik seperti yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
“Menurut saya ekonomi Natuna saat ini secara keseluruhan tidak baik-baik seperti yang diucapkan,” ujarnya.
Ia mencontohkan rendahnya minat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memanfaatkan program pinjaman modal yang telah disediakan pemerintah melalui perbankan. Kondisi ini dinilai seperti peluang yang tersedia, namun belum sepenuhnya berani dijangkau oleh pelaku usaha.
Kata Aripin, apabila kondisi ekonomi benar-benar membaik, maka program pinjaman tanpa bunga tersebut seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
“Seandainya ekonomi meningkat, pinjaman tanpa bunga pasti sudah habis dimanfaatkan. Tapi kenyataannya baru sekitar 20 pelaku usaha yang meminjam. Artinya mereka ragu tidak bisa melunasi,” katanya.
Aripin juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Natuna yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Ia menyebut secara sektor nonmigas, pertumbuhan ekonomi Natuna berada pada angka sekitar 1,6 persen, yang dinilai lebih rendah dibandingkan daerah lain di Kepulauan Riau seperti dua sisi angka yang menunjukkan gambaran berbeda antara makro dan kondisi nyata.
“Natuna terbantu oleh dana migas sehingga terlihat di atas 10 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor UMKM belum sepenuhnya terlihat dalam kebijakan anggaran.
“Menurut saya itu masih sebatas janji. Anggaran dinas yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan masih belum memadai,” ujarnya.
Meski demikian, Aripin mengakui bahwa kebijakan pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema pinjaman tanpa bunga sudah merupakan langkah yang tepat.
Namun menurutnya, rendahnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang membuat pelaku usaha ragu untuk mengambil pinjaman seperti mesin ekonomi yang belum sepenuhnya hidup karena daya dorong dari masyarakat masih lemah.
“Seharusnya pelaku UMKM berani mengambil pinjaman tanpa bunga. Tapi mungkin mereka tidak berani karena daya beli masyarakat lemah,” katanya.
Aripin menegaskan persoalan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah bukan hanya pembinaan UMKM, tetapi bagaimana menciptakan perputaran ekonomi di masyarakat.
Menurutnya, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang harus dipikirkan pemerintah sekarang adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tanpa itu, sulit ekonomi Natuna bisa bergerak,” tegasnya.
Aripin menambahkan, pemerintah daerah juga perlu memastikan stabilitas harga barang di pasar agar daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga roda ekonomi dapat berputar lebih seimbang di semua lapisan.
Meski menilai masih ada kekurangan, ia menyebut secara kebijakan dasar, pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat.
“Kalau komitmen sudah bagus karena sudah ada pemerintah menganggarkan dana tanpa bunga,” pungkasnya.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan, mulai dari tingginya ongkos distribusi, lemahnya daya beli masyarakat, hingga belum optimalnya pemanfaatan akses permodalan, sorotan terhadap komitmen Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan menjadi semakin relevan untuk ditindaklanjuti.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan, guna meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan. Nomor kontak yang digunakan untuk menyampaikan permintaan konfirmasi juga tidak dapat dihubungi. (KP).
Laporan: Red
