Ketika belanja negara difokuskan pada proyek-proyek makro, siapa yang harus menyesuaikan pengeluaran hariannya agar tetap bisa makan tiga kali sehari?
Pertanyaan-pertanyaan itu mengantar kita pada satu kesimpulan pahit: keberpihakan negara tengah diuji. Kesejahteraan bukan hanya soal angka PDB atau indeks daya saing, tapi seberapa banyak dapur yang masih bisa mengepul hari ini.
Ketika beban hidup bertambah, rakyat butuh lebih dari sekadar janji atau simbol. Mereka butuh kehadiran negara yang nyata, dalam bentuk kebijakan yang berpihak, distribusi bantuan yang tepat sasaran, dan harga kebutuhan pokok yang stabil.
Dalam konteks ini, suara-suara dari dapur rakyat harus dijadikan indikator utama dalam setiap penyusunan kebijakan. Negara tidak boleh tuli terhadap sunyi yang mencuat dari tungku yang padam. Efisiensi anggaran tidak boleh menjadi dalih untuk menyingkirkan hak dasar warga: makan dengan layak.
Adalah tanggung jawab media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk terus menyuarakan realita ini agar tidak tereduksi dalam narasi besar yang meninabobokan. Keadilan ekonomi tidak akan pernah tercapai jika dapur rakyat terus dibiarkan sunyi dalam senyap.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
