“Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna, Fergiawan, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Natuna yang dinilai mengalami penurunan, serta mendesak Bupati Natuna Cen Sui Lan segera mengambil langkah konkret.”
NATUNA – Sorotan terhadap kondisi ekonomi Natuna terus meluas. Setelah sebelumnya datang dari pelaku UMKM dan legislatif, kini giliran kalangan mahasiswa yang menyampaikan keprihatinan.
Fergiawan menilai kondisi ekonomi Natuna saat ini tidak dalam keadaan baik. Ia menyebut, berdasarkan data, ekonomi Natuna mengalami kontraksi hingga -1,61 persen jika sektor migas tidak dimasukkan per Maret 2026.
“Ini menjadi sinyal serius bahwa kondisi perekonomian daerah sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan langkah konkret serta respons cepat dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar mengingat Natuna merupakan daerah penghasil migas.
“Kenapa Natuna harus mengalami kondisi ekonomi lesu, padahal daerah ini penghasil migas. Seharusnya ada dampak terhadap perputaran ekonomi,” katanya.
Ia juga mempertanyakan komitmen Bupati Natuna Cen Sui Lan dalam memperkuat sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nonmigas.
“Belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Bahkan kondisi ekonomi justru semakin lesu,” ujarnya.
Fergiawan menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Percepatan realisasi anggaran sangat krusial agar perputaran ekonomi bisa berjalan,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan hutang piutang yang dinilai menghambat pergerakan ekonomi daerah.
Kata Fergiawan ketergantungan Natuna terhadap APBD menjadikan pengelolaan anggaran sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Perlu transparansi, akuntabilitas, dan keseriusan agar tidak terjadi stagnasi ekonomi yang berkepanjangan,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk turun langsung ke lapangan. “Harus melihat kondisi masyarakat dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan,” katanya.
Fergiawan menilai, dalam lebih dari satu tahun masa jabatan, pemerintah daerah seharusnya sudah menunjukkan indikator awal keberhasilan.
“Harusnya sudah ada tanda-tanda terciptanya lapangan kerja baru dan sumber PAD selain dari migas,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat, dan tokoh adat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ia menegaskan kewajiban daerah melekat pada institusi, bukan individu pejabat. Sehiingga tidak perlu lagi membahas tentang beban warisan.
“Jadi, siapa pun pemenangnya, ia wajib menyelesaikan janji hukum atau kontrak yang dibuat pejabat sebelumnya,” tegas Fergiawan.
Ia juga mengingatkan penyampaian kondisi keuangan penting sebagai transparansi, namun harus diikuti langkah konkret agar tidak menurunkan kepercayaan publik.
“Dalam administrasi publik, penyampaian kondisi keuangan adalah bentuk transparansi, tapi jika dilakukan terus-menerus tanpa solusi, publik bisa menganggapnya sebagai pencitraan atau upaya mencari kambing hitam,” cetus Fergiawan.
Ia memastikan jika pemerintah terlalu sering mengeluh tanpa menunjukkan langkah konkret, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada kemampuan eksekutif yang baru.
“Kami menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Natuna, khususnya Bupati Cen Sui Lan,” tutup Fergiawan. (KP).
Laporan: Red
