“Upaya penanganan stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas terus diperkuat melalui validasi data dan intervensi langsung kepada balita.”
Ahli Gizi Puskesmas Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, Dona Mentari, SE, menegaskan bahwa penanganan stunting diawali dengan validasi data yang ketat sebelum intervensi dilakukan kepada balita sasaran.
ANAMBAS – Penanganan stunting di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dilakukan secara sistematis melalui tahapan penimbangan, validasi data, hingga pemberian intervensi langsung kepada balita.
Dona Mentari menjelaskan bahwa proses awal dimulai dari kegiatan penimbangan rutin setiap bulan Februari, kemudian dilanjutkan dengan validasi data pada bulan Maret. Validasi ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah balita guna memastikan keakuratan hasil penimbangan di posyandu.
“Setelah dilakukan validasi data stunting dan memang anak tersebut terindikasi stunting, maka kita lakukan intervensi berupa pemberian makanan tambahan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).
Program pemberian makanan tambahan (PMT) ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan kader posyandu. Dana disalurkan kepada kader untuk dikelola, mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan kepada balita yang mengalami stunting, gizi kurang, maupun gizi buruk.
Ia menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah balita, karena stunting secara khusus terjadi pada kelompok usia tersebut.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah kasus stunting di Kecamatan Siantan tercatat sebanyak 37 kasus. Namun untuk tahun 2026, data resmi masih menunggu publikasi dari pemerintah kabupaten.
Dona juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, anggaran sekitar Rp40 juta telah disalurkan ke posyandu dan sepenuhnya dikelola oleh kader. Untuk tahun 2026, anggaran diperkirakan berada pada kisaran yang sama.
Intervensi dilakukan secara intensif dengan pemberian makanan tambahan setiap hari selama 30 hari berturut-turut. Seluruh proses dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ada bukti pembelian berupa kwitansi dan nota, dokumentasi proses memasak, hingga foto saat pemberian kepada anak. Semua itu wajib dilaporkan kader kepada saya,” jelasnya.
Ia berharap program BMT tersebut mampu menekan angka stunting di wilayahnya. Namun demikian, Dona menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya bergantung pada sektor kesehatan.
“Perlu kolaborasi antar OPD, seperti dinas sosial dan PUPR. Stunting ini tidak bisa berdiri sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menurunkan angka stunting secara signifikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. (KP).
Laporan: Azmi
