ANAMBAS – Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menilai Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih belum berpihak penuh pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam rapat paripurna DPRD, Kamis, 24 Juli 2025, Ketua Fraksi PNBKS, Syamsil Umri, S.IP, menyampaikan sejumlah catatan kritis dan saran strategis terkait isi rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Fraksi PNBKS mengapresiasi penyusunan perubahan APBD 2025, namun menekankan bahwa APBD Perubahan tidak boleh menjadi alat untuk menambal kelemahan perencanaan sebelumnya. “Sinergi antara APBD murni dan APBD Perubahan sangat penting, bukan sekadar koreksi teknis,” ujar Syamsil.
Fraksi ini juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran. Menurut mereka, anggaran infrastruktur umum masih mendominasi, sementara alokasi pendidikan terlalu fokus pada pembangunan fisik, bukan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas penunjang belajar.
“Sekolah masih antre mencetak lembar kerja dan menggunakan proyektor. Ini menandakan minimnya perhatian pada kebutuhan nyata di lapangan,” tegas Syamsil.
