Selain itu, Fraksi PNBKS meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja dengan memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat, mempercepat pelaksanaan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun, dan memperbesar alokasi bantuan sosial yang dinilai masih kecil dibanding belanja modal.
Mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi menilai banyak potensi PAD, khususnya dari sektor pariwisata, yang belum digarap maksimal. “Kami minta evaluasi terhadap OPD pengelola PAD dan dorong digitalisasi retribusi berbasis kearifan lokal,” ujar Syamsil.
Dalam bidang kesehatan dan pendidikan, fraksi ini menyoroti kebutuhan akan tenaga medis dan guru pasca pengangkatan PPPK yang tidak sesuai kebutuhan lapangan. Mereka mendesak agar ada penataan ulang berdasarkan kebutuhan riil. “Ada sekolah yang sama sekali tidak memiliki guru,” bebernya.
Sementara di sektor transportasi laut, fraksi menegaskan perlunya penataan sistematis transportasi antar pulau yang aman dan sesuai kondisi geografis Anambas yang 98% terdiri dari laut.
Di akhir penyampaian, Fraksi PNBKS menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ini ke tahapan selanjutnya. Namun, mereka meminta TAPD dan Banggar DPRD agar fokus mengarahkan APBD Perubahan pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“Fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan. Jangan hanya membangun, tapi rawat dan pastikan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat,” pungkas Syamsil. (KP).
Laporan : Azmi
