BINTANHUKUM & KRIMINALKABAR PERBATASANKEPULAUAN RIAUPOTRET PERBATASAN

Gelar Dialog PT Mangrove Industrial Park Indonesia Siap Buka-bukaan

×

Gelar Dialog PT Mangrove Industrial Park Indonesia Siap Buka-bukaan

Sebarkan artikel ini
Poto-bersama-Insan-Pers-Tokoh-Masyarakat-Lembaga-Swadaya-Masyarakat-dan-Organisasi-Masyarakat-usai-acara

BINTAN (KP),- PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) menggelar dialog bersama Insan Pers, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) Sabtu 4 Desember 2020 malam, di Batu Licin, Kabupaten Bintan.

Edi Jakfar, CEO PT MIPI menyampaikan kegiatan ini adalah dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus mendengarkan pendapat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh PT MIPI. “Kita saat ini memang ada kegiatan di Bintan, sebenarnya kegiatanya sangat besar, maksudnya ada saran pendapat, kritik yang bisa membuat ini bisa berjalan. Kami ingin mencari solusi, demi untuk kepentingan bersama,” jelasnya.

Karena, kata Edy Jakfar saat ini, setelah berjalan tiga bulan ada hal belum bisa terpenuhi. Khususnya izin peruntukan lahan, sehingga harus dicari solusinya. “Sekarang kami mencari solusi, dan saran dari semua pihak,” sebutnya.

Edy menerangkan PT MIPI sudah menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk berdialog bersama mencari solusi akan hal ini. “Kita terbuka saja, silakan apakah di kantor bupati atau di DPRD, tak ada masalah, saya siap, supaya ini bisa jalan, dan bisa ada solusinya,” ujar Edy.

Disampaikan Edy di PT MIPI sekarang ada 400 tenaga kerja lokal yang sedang bekerja. “Jika perusahaan berjalan, kami dapat merekrut tenaga kerja, satu gudang itu 300 sampai 500 tenaga kerja,” jelasnya.

Ditempat yang sama Hasriawady membantah tudingan yang menyebut bahwa dirinya mengbackup PT MIPI. Kepada media dirinya menegaskan bahwa, hanya mendampingi PT MIPI untuk kepentingan masyarakat. “Saya hanya mendampingi selagi usaha itu bermanfaat untuk masyarakat,” sebutnya.

Ia pun sudah melihat upaya PT MIPI dalam mengupayakan investasi ini mendapat izin dari pemerintah. “Saya tekankan yang namanya dewan bukan membela kepentingan pemerintah tapi kepentingan masyarakat dulu. Dalam hal ini saya juga mempertanyakan, tentang PT MIPI yang dikatakan berada di lahan abu-abu. Tetapi apa upaya dari pemerintah?,” tanya Hasriawady. (KP).

Baca Juga:  Kabupaten Khusus Perbatasan Kepulauan Jemaja Bakal Terbentuk

Laporan : Effendi Abidin


📊 Views: 87

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *